Perpustakaan Universitas Khairun

  • Beranda
  • Informasi
  • Berita
  • Bantuan
  • Pustakawan
  • Area Anggota
  • Pilih Bahasa :
    Bahasa Arab Bahasa Bengal Bahasa Brazil Portugis Bahasa Inggris Bahasa Spanyol Bahasa Jerman Bahasa Indonesia Bahasa Jepang Bahasa Melayu Bahasa Persia Bahasa Rusia Bahasa Thailand Bahasa Turki Bahasa Urdu

Pencarian berdasarkan :

SEMUA Pengarang Subjek ISBN/ISSN Pencarian Spesifik

Pencarian terakhir:

{{tmpObj[k].text}}
Image of “PERTANGGUNG JAWABAN HUKUM PENYEDIAAN JASA KONSTRUKSI TERHADAP KERUSAKAN PROYEK DANA APBN (Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017)”
Penanda Bagikan

Text

“PERTANGGUNG JAWABAN HUKUM PENYEDIAAN JASA KONSTRUKSI TERHADAP KERUSAKAN PROYEK DANA APBN (Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017)”

Annisa Sarsina Hamisi - Nama Orang;

Annisa Sarsina Hamisi, Pertanggung Jawaban Hukum Penyediaan Jasa Konstruksi
Terhadap Kerusakan Proyek Dana APBN (Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017).
Dibimbing Oleh Amin Muhammad, S.H., M.H dan Dahlai Hasim, S.H., M.H.
Undang-Undang jasa konstruksi terbaru saat ini adalah Undang-undang Nomor 2 Tahun
2017 tentang jasa konstruksi mencabut Undang-undang Nomor 18 tahun 1999 tenteng jasa
konstruksi, karena dianggap belum dapat memenuhi tuntutan kebutuhan tata kelola yang
baik dan dinamika perkembangan penyelengaraan jasa konstruksi. Undang-Undang Nomor
2 tahun 2017 tentang jasa konstruksi disahkan oleh persiden pada tanggal 12 Januari 2017.
Sebagai penyempurna terhadap Undang-Undang sebelumnya, terhadap beberapa materi
muatan yang diubah, ditambahkan dan disempurnakan dalam undang-undang ini antara lain
cakupan Jasa Konstruksi, kualifikasi usaha Jasa Konstruksi, penggembangan layanan usaha
jasa konstruksi. Pembagian tanggungjawab dan kewenangan antar pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan jasa konstruksi penguat standar keamanan,
keselamatan, kesehatan, dan keberlanjutan dalam penyelenggaraan Jasa Konstruksi yang
kompratif baik tenaga kerja konstruksi lokal maupun asing.
Metode penilitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis Penelitian Normaif.
Secara etimologi, istilah penelitian hukum normatif berasal dari bahasa Inggris, yaitu
normative legal research, dalam bahasa Belanda disebut dengan istilah normative juridsch
onderzoek. Menurut Philipus M. Hadjon, penelitian hukum normatif adalah “penelitian yang
ditujukan untuk menemukan dan merumuskan argumentasi hukum melalui analisis terhadap
pokok permasalahan


Ketersediaan
#
Lantai 2 2021 345 Ham P R 345 Ham P
S 1710 2021
Tersedia
Informasi Detail
Judul Seri
-
No. Panggil
2021 345 Ham P R 345 Ham P
Penerbit
Ternate : FAKULTAS HUKUM PROGRAM STUDI ILMU HUKUM UNIVERSITAS KHAIRUN., 2021
Deskripsi Fisik
xvii. 57 hln. 30 cm, illus biblio
Bahasa
ISBN/ISSN
-
Klasifikasi
NONE
Tipe Isi
-
Tipe Media
-
Tipe Pembawa
-
Edisi
23 November 2021
Subjek
-
Info Detail Spesifik
-
Pernyataan Tanggungjawab
Hamisi Annisa Sarsina
Versi lain/terkait

Tidak tersedia versi lain

Lampiran Berkas
Tidak Ada Data
Komentar

Anda harus masuk sebelum memberikan komentar

Perpustakaan Universitas Khairun
  • Informasi
  • Layanan
  • Pustakawan
  • Area Anggota

Tentang Kami

As a complete Library Management System, SLiMS (Senayan Library Management System) has many features that will help libraries and librarians to do their job easily and quickly. Follow this link to show some features provided by SLiMS.

Cari

masukkan satu atau lebih kata kunci dari judul, pengarang, atau subjek

Donasi untuk SLiMS Kontribusi untuk SLiMS?
  • PONTI4D: Link Slot Gacor Mudah Maxwin Hari Ini Dengan Situs Pola Gampang Menang Terbaik 2026
  • hiatoto
  • slot thailand
  • situs gacor
  • slot maxwin
  • slot gacor 2026

© 2026 — Senayan Developer Community

Ditenagai oleh SLiMS
Pilih subjek yang menarik bagi Anda
  • Karya Umum
  • Filsafat
  • Agama
  • Ilmu-ilmu Sosial
  • Bahasa
  • Ilmu-ilmu Murni
  • Ilmu-ilmu Terapan
  • Kesenian, Hiburan, dan Olahraga
  • Kesusastraan
  • Geografi dan Sejarah
Icons made by Freepik from www.flaticon.com
Pencarian Spesifik
Kemana ingin Anda bagikan?