Text
“PERTANGGUNG JAWABAN HUKUM PENYEDIAAN JASA KONSTRUKSI TERHADAP KERUSAKAN PROYEK DANA APBN (Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017)”
Annisa Sarsina Hamisi, Pertanggung Jawaban Hukum Penyediaan Jasa Konstruksi
Terhadap Kerusakan Proyek Dana APBN (Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017).
Dibimbing Oleh Amin Muhammad, S.H., M.H dan Dahlai Hasim, S.H., M.H.
Undang-Undang jasa konstruksi terbaru saat ini adalah Undang-undang Nomor 2 Tahun
2017 tentang jasa konstruksi mencabut Undang-undang Nomor 18 tahun 1999 tenteng jasa
konstruksi, karena dianggap belum dapat memenuhi tuntutan kebutuhan tata kelola yang
baik dan dinamika perkembangan penyelengaraan jasa konstruksi. Undang-Undang Nomor
2 tahun 2017 tentang jasa konstruksi disahkan oleh persiden pada tanggal 12 Januari 2017.
Sebagai penyempurna terhadap Undang-Undang sebelumnya, terhadap beberapa materi
muatan yang diubah, ditambahkan dan disempurnakan dalam undang-undang ini antara lain
cakupan Jasa Konstruksi, kualifikasi usaha Jasa Konstruksi, penggembangan layanan usaha
jasa konstruksi. Pembagian tanggungjawab dan kewenangan antar pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan jasa konstruksi penguat standar keamanan,
keselamatan, kesehatan, dan keberlanjutan dalam penyelenggaraan Jasa Konstruksi yang
kompratif baik tenaga kerja konstruksi lokal maupun asing.
Metode penilitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis Penelitian Normaif.
Secara etimologi, istilah penelitian hukum normatif berasal dari bahasa Inggris, yaitu
normative legal research, dalam bahasa Belanda disebut dengan istilah normative juridsch
onderzoek. Menurut Philipus M. Hadjon, penelitian hukum normatif adalah “penelitian yang
ditujukan untuk menemukan dan merumuskan argumentasi hukum melalui analisis terhadap
pokok permasalahan
Tidak tersedia versi lain