Text
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PEMILIK DAN NAHKODA KAPAL TERKAIT KECELAKAAN KERJA MENINGGALNYA ANAK BUAH KAPAL KM. KOSINDA DI PELABUHAN BASTIONG TERNATE
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana
terhadap pemilik dan nahkoda kapal terkait kecelakaan kerja meninggalnya anak
buah kapal KM. Kosinda di pelabuhan Bastiong Ternate dan untuk mengetahui
peran penyidik polairud dalam menangani peristiwa kecelakaan kerja
meninggalnya anak buah kapal KM. Kosinda di pelabuhan Bastiong Ternate.
Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian adalah hukum empiris,
lokasi penelitian dilakukan di Kantor Subdit Gakkum Dit Kepolisian Perairan dan
Udara (Polairud) yang bertempat di Pelabuhan Rakyat (Bagian Selatan) Bastiong
Talagame Kota Ternate dan juga Kantor KSOP (Kantor Kesyahbandaran dan
Otoritas Pelabuhan) Kelas II Ternate yang bertempat di Pelabuhan Ahmad Yani
Ternate. Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data
primer dan sekunder, dalam teknik pengumpulan data penulis menggunakan dua
metode yaitu studi lapangan penulis melakukan wawancara dan studi kepustakaan
dengan cara membaca buku-buku literatur sebagai sumber teori. Penulis
menggunakan analisis data melalui data yang telah dikumpulkan baik data primer
maupun sekunder diolah dan dianalisi secara kualitatif dengan menggunakan
metode deduktif-induktif dimana suatu bentuk analisa dengan bertitik tolak dari
hal-hal yang bersifat umum, kemudian disimpulkan kedalam hal yang bersifat
khusus
Hasil penelitian ini menunjukan bahwa pertanggungjawaban pidana tidak
hanya berada pada nahkoda saja. Akan tetapi, pemilik kapal juga dapat dimintai
pertanggungjawabannya dan dapat ditetapkan sebagai tersangka dikarenakan telah
terpenuhinya unsur-unsur yaitu melakukan perbuatan pidana yang melawan
hukum, adanya kemampuan bertanggungjawab, memiliki bentuk kesalahan, dan
tidak ada alasan pembenar dan juga alasan pemaaf bagi pemilik kapal untuk
ditetapkannya sebagai tersangka. Mengenai peran penyidik polairud dalam
menangani kasus KM. Kosinda, diniliai cacat hukum atau batal demi hukum
dikarenakan proses penyelesaiannya tidak sesuai dan syarat atau alasan SP3 nya
dalam hal ini tidak diperoleh bukti yang cukup, peristiwa yang disangkakan bukan
merupakan tindak pidana, dan penghentian penyidikan demi hukum tidak
terpenuhi
Tidak tersedia versi lain