Text
KAJIAN KRIMINOLOGI TERHADAP PEREMPUAN SEBAGAI PELAKU KEJAHATAN KORUPSI (STUDI KASUS PADA LAPAS PEREMPUAN KELAS III TERNATE)
Iqrah A. Sonteng (01011611152) “Kajian Kriminologi Terhadap
Perempuan Sebagai Pelaku Kejahatan Korupsi (Studi Kasus Pada Lapas
Perempuan Kelas III Ternate)” Dibimbing Oleh Arisa Murni Rada dan
Faturrahim.
Penelitian ini bertujuan Pertama Untuk mengetahui faktor yang
menyebabkan perempuan melakukan kejahatan korupsi di Maluku utara kedua
Untuk mengetahui Upaya menanggulangi kejahatan korupsi yang dilakukan oleh
perempuan di Maluku Utara. Penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu
menggunakan tipe penelitian hukum Empiris, lokasi penelitian di Lapas Kelas III
Kota Ternate.
Hasil Penelitian menunjukkan Faktor yang menyebabkan perempuan
melakukan kejahatan korupsi di Maluku Utara adalah faktor ekonomi, faktor
politik, sifat manusia, faktor administrasi, faktor aspek sosial dan gaya hidup
pelaku korup. Faktor-faktor ini dapat mendorong pelaku korup khususnya
perempuan untuk melakukan kejahatan korupsi. Kedua faktor yang paling sangat
menjadi penyebab terjadinya kejahatan korupsi adalah faktor sifat yang serakah
dan faktor gaya hidup yang tidak ingin dilihat biasa-biasa saja. Hal ini sesuai
dengan teori kriminologi (Teori White collar crime) atau biasa disebut dengan
Teori Kerah Putih kejahatan yang dilakukan oleh individu ataupun kelompok
yang memiliki jabatan dengan menggunakan kewenangan yang dimiliki dalam
pekerjaannya. Sedangkan upaya menanggulangi kejahatan korupsi yang dilakukan
oleh perempuan di Maluku Utara, Kebijakan penanggulangan kejahatan (criminal
policy) korupsi harus dilakukan secara integratif. Pendekatan yang integratif ini
dapat dilakukan melalui dua pendekatan, yaitu pendekatan penal (penerapan
hukum pidana) dan pendekatan non-penal (pendekatan di luar hukum pidana). Hal
ini dilatar belakangi bahwa kejahatan adalah masalah sosial dan masalah
kemanusiaan. Oleh karena itu, upaya penanggulangan kejahatan korupsi tidak
hanya dapat mengandalkan penerapan hukum pidana semata, tetapi juga melihat
akar lahirnya persoalan kejahatan tersebut dari persoalan sosial, sehingga
kebijakan sosial juga sangat penting dilakukan. Kebijakan penal dilakukan dengan
mengevaluasi substansi peraturan perundang-undangan yang terkait dengan tindak
pidana korupsi, non-penal dilakukan dengan membangun komunitas-komunitas
masyarakat yang sadar hukum dan mau membantu aparat dalam penanggulangan
tindak pidana korupsi.
Kata kunci : Kriminologi, Perempuan, Korupsi.
Tidak tersedia versi lain