Text
ANALISI HUKUM PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PENYELESAIAN PERKARA TINDAK PIDANA PEMILIHAN KEPALA DAERAH DI KABUPATEN KEPULAUAN SULA (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 91/PID.SUS/2018/PN LBH)”
WAHYU EMBARSARI SYAMSUDDIN. Analisi Hukum Pertimbangan
Hakim dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Pemilihan Kepala Daerah di
Kabupaten Kepulauan Sula (Studi Kasus Putusan Nomor 91/pid.sus/2018/Pn
Lbh). (dibimbing oleh Ibu Fahria dan Pak Faisal).
Penelitian ini bertujuan untuk (1) mengetahui kedudukan hukum terhadap
tindak pidana pemilihan kepala daerah pada putusan pengadilan Nomor
91/Pid.Sus/2018/PN Lbh. (2) Untuk mengetahui peran lembaga Gakkumdu dalam
kedudukan hukum putusan pengadilan Nomor 91/Pid.Sus/2018/PN Lbh.
Jenis Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum
normatif yaitu penelitian hukum yang mengkaji hukum tertulis dari aspek teori,
sejarah, filosofi, perbandingan, stuktur dan komposisi, lingkup dan materi,
penjelasan umum dari pasal demi pasal, formalitas dan kekuatan mengikat suatu
undang-undang tetapi tidak mengikat aspek terapan atau implementasinya.
Penelitian hukum normatif ini adalah dengan cara mengkaji hukum tertulis yang
bersifat mengikat dari segala aspek yang kaitannya dengan pokok bahasan yang
diteliti.
Hasil dari penelitian ini, dapat diperoleh kesimpulan bahwa terdapat fakta
lain yang menunjukan terdakwa atas nama Suleman Umakamea bukanlah pelaku
tunggal melainkan atas dasar kelalaian dari para petugas yang ada di TPS 002 juga
telah melakukan kesalahan dan karena perbuatan mereka harusnya diberi sanksi
yang tegas agar para petugas yang bertugas harus profesional. Selain itu Tidak ada
peran dari Sentra Penegakan Hukum Terpadu (GAKKUMDU) dalam
penyelesaian kasus Tindak Pidana Pemilu yang terjadi di TPS 002 Desa Malbufa
Kecapamatan Sanana Utara, Kabupaten Kepulauan Sula, Hakim di Pengadilan
Negeri Labuha juga tidak memanggil dan memintai keterangan dari lembaga
tersebut (Gakkumdu) padahal secara jelas terdapat Peraturan Bersama yang dibuat
oleh Bawaslu, Polri, dan Jaksa untuk membentuk Sentra Gakkumdu agar dapat
menyelesaikan tindak pidana pemilu di tingkat pertama sebelum masuk ke ranah
pengadilan.
Kata Kunci : Putusan Pengadilan, Pemilihan Kepala Daerah, GAKKUMDU
Tidak tersedia versi lain