Text
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU PRAKTEK PERDAGANGAN PAKAIAN BEKAS IMPOR DI KOTA TERNATE
JULKIFLI KAPLALE, “Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Praktek Perdagangan
Pakaian Bekas Impor Di Kota Ternate” dibimbingan oleh Faisal Malik selaku
(Pembimbing I) dan Arisa Murni Rada selaku (Pembimbing II).
Perdagangan pakaian bekas impor yang kegiatan impor dan perdagangannya
dilarang oleh undang-undang, menimbulkan risiko bagi kesehatan fisik konsumen
pakaian bekas impor, karena banyak terdapat bakteri dan jamur pada pakaian bekas
impor. Pakaian yang dapat menimbulkan gangguan kesehatan pada tubuh manusia.
Penelitian ini bertujuan (1) untuk mengetahui penegakan hukum terhadap
pelaku praktek perdagangan pakaian bekas impor di Kota Ternate. (2) untuk
mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum terhadap praktek
perdagangan pakaian bekas impor di Kota Ternate.
Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris yaitu tipe penelitian
hukum yang melihat permasalahan dengan melihat kenyataan yang terjadi di
lapangan, kemudian menghubungkan dengan peraturan perundang-undangan. Lokasi
penlitian ini dilaksanakan di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Ternate,
Polres Kota Ternate, dan Pasar Bahari Berkesan sebagai salah satu tempat penjualan
pakaian bekas impor.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum yang dilakukan Dinas
Perdagangan dan Perindustrian Kota Ternate tidak berjalan dengan optimal. Hal ini
dikarenakan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Ternate belum pernah
melakukan pengawasan perdagangan pakaian bekas impor sehingga masih ditemukan
pedagang yang menjual pakaian bekas impor, selain itu Dinas Perdagangan dan
Perindustrian Kota Ternate belum pernah memberikan sosialisasi kepada para
pedagang mengenai bahayanya pakaian bekas impor bagi kesehatan tubuh manusia.
Kendala-kendala yang dihadapi Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Ternate
terdiri dari kendala internal dan kendala eksternal. Kendala internal yaitu tidak
adanya PPNS. Kendala eksternal yaitu kurangnya kesadaran pedagang dan konsumen
untuk mematuhi suatu peraturan perundang-undangan, dan perdagangan pakaian
bekas impor sudah membudaya.
Kata Kunci: Penegakan Hukum, Perdagangan Pakaian Bekas Impor
Tidak tersedia versi lain