Text
PERANAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HALMAHERA UTARA DALAM PEMILAHAN UMUM LEGISLATIF TAHUN 2019
Sudiar Kokodaka, (2020) dengan judul Peran Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Halmahera Utara Dalam Pemilihan Umum Legislatif Tahun
2019 di bimbing oleh Dr. Nam’ Rumkel, S.Ag.,MH dan Dr.Irfam Rosyidi,
SH.,MH
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Peran Komisi Pemilihan
Umum Kabupaten Halamhera Utara mempunyai tugas dan kewenangan: (a),
memimpin dan melaksanakan seluruh tahap kegiatan Pemilihan Umum,
sebagaiman ditentukan dalam perundangundangan yang berlaku; (b)
Membentuk, memberi arahan dan mengkoordinasikan organisasi Pelaksanaan
Pemilihan Umum di tingkat Provinsi, dan kabupaten/kota, serta panitia Pemilihan
Luar Negeri (PPLN); (c) Menyusun dan menetapkan tata cara serta tata laksana
Pemilihan Umum sebagai penjabaran teknis peraturan perundaang-undangan;
(d) Merencanakan, memimpin, dan menyelenggarakan pengadaan dan
pendistribusian logistik pelaksanaan Pemilihan Umum; (e) Berfungsi
mengumpulkan, mensistematisasi, mengolah dan mempublikasikan bahan serta
data hasil Pemilihan Umum.
Komisi pemilihan umum adalah yang dipilih dan ditetapkan berdasarkan
undang-undang penyelenggara pemilihan umum, di mana pada awal
pembentukannya, KPU (Komisi pemilihan umum) merupakan lembaga yang
beranggotakan orang-orang yang nonpartisan dan kebanyakan dari kalangan
perguruan tinggi dan lembaga swadaya masyarakat (LSM). Komisi pemilihan
umum daerah (KPUD) merupakan bawahan komisi pemilihan umum (KPU) pusat
yang berfungsi untuk menyelenggarakan pemilihan umum secara berjenjang
dilihat dari tugas lembaga Komisi Pemilihan Umum Daerah sebagai
penyelenggara pelaksanaan pemilihan umum maupun kepala daerah, maka
tingkat keberhasilan pelaksanaan pemilihan umum dan pemilihan pelaksanaan
kepala daerah tersebut sangat di tentukan oleh penyelenggaraannya. Untuk
melaksanakan Pemilihan Umum Kepala Daerah, KPUD mempunyai tugas dan
wewenang menurut Uundang-Undan Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilhan
Umum.
Optimalisasi kinerja KPU Halmahera Utara dalam soal sosiliasasi dan
penyuluhan harus ditingkatkan, agar kesadaran masyarakat tentang sistem
pencoblosan dilakukan dengan baik berdasar peraturan Peprundang-undangan.
KATA KUNCI : KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HALMAHERA
UTARA
Tidak tersedia versi lain