Text
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERATURAN WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN NOMOR 3 TAHUN 2016 TERNATE IZIN OPERASIONAL BECAK MOTOR (PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
ULFA SEBAN, dengan Judul: TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERATURAN WALIKOTA
TIDORE KEPULAUAN NOMOR 3 TAHUN 2016 TENTANG IZIN OPERASIONAL BECAK MOTOR
(Perspektif Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan PerundangUndangan) dibimbing oleh Irham Rosyidi dan Nam Rumkel.
Tujuan Penelian ini adalah untuk mengetahui kesesuaian materi muatan Peraturan Walikota
Tidore Kepulauan Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Izin Operasional Becak Motor dengan jenis dan hierarki
dalam pembentukan peraturan perundang-undangan serta untuk mengetahui pengaturan becak motor
sebagai angkutan umum dalam jenis peraturan yang tepat.
Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode normatif, yakni penelitian
dengan cara mengkaji ketentuan normatif yang terdapat dalam Peraturan Peundang-Undangan yang lebih
tinggi maupun mengkaji teori yang berkaitan dengan permasalahan yang teridentifikasi. Dalam hal ini
Penulis menggunakan studi perbandingan norma terhadap materi muatan yang mengatur pungutan biaya
administrasi pengawasan maupun materi muatan yang mengatur izin operasional kendaraan becak motor.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Daerah Kota Tidore tidak memiliki kewenangan
dalam melakukan pungutan biaya pengawasan izin operasional kendaraan becak motor sebab pungutan
ini bertentangan dengan ketentuan Pasal 2 ayat (3) dan Pasal 150 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009
tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta Pasal 286 ayat (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun
2014 tentang Pemerintahan Daerah, Sehingga peraturan kepala daerah yang mengatur pungutan biaya
pengawasan izin operasional becak motor ini tidak memiliki legal standing. Selain itu Jenis kendaraan
becak motor juga tidak di golongkan kedalam jenis kendaraan yang dapat difungsikan sebagai angkutan
umum sebagaimana ketentuan Pasal 47 ayat (3) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang
Lalulintas dan Angkutan Jalan sehingga pengaturan Izin Operasional Becak Motor yang terdapat dalam
Peraturan Walikota Tidore Kepulauan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Izin Operasional Becak Motor menjadi
inkonsisten dan disharmonis dengan pengaturan dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Lalulintas
dan Angkutan Jalan.
Kata Kunci: Becak Motor, Pungutan lain selain yang diatur dalam Undang-undang, dan kandungan
materi muatan Peraturan Walikota.
Tidak tersedia versi lain