Text
PERAN UNIT PELAYANAN PEREMPUAN DAN ANAK (PPA) DALAM MEMBERIKAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN (Studi Di Kepolisian Resor Halmahera Selatan)
Rosilfani Ibrahim, dengan judul “Peran Unit Pelayanan Perempuan dan
Anak (PPA) Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Anak
Sebagai Korban Tindak Pidana Persetubuhan (Studi Di Kepolisian Resort
Halmahera Selatan)” Dibimbing oleh : Syawal Abdul Ajid Selaku Pembimbing
I dan Arisa Murni Rada selaku pembimbing II.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran Unit PPA dalam
memberikan perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana
persetubuhan dan kendala apa saja yang dihadapi oleh Unit PPA dalam
memberikan perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban.
Penelitian ini dilaksanakan di Polres Halmahera Selatan. Khususnya pada
Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA). Tipe Penelitian yang digunakan
adalah Penelitian hukum empiris Yakni sebuah metode penelitian hukum yang
berupaya melihat hukum dalam arti nyata. Untuk mencapai suatu tujuan tersebut,
penulis menggunakan teknik pengumpulan data yaitu studi wawancara dan studi
kepustakaan, untuk mengumpulkan data dengan mewawancarai salah satu pihak
Unit PPA, dan Studi kepustakaan yakni menggunakan penelitian literatur.
Selanjutnya data yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan teknik kualitatif
kemudian disajikan dengan deskriptif yaitu menjelaskan, menguraikan dan
menggambarkan sesuai dengan permasalahan yang erat kaitannya dengan
penelitian ini
Hasil penelitian menunjukan bahwa dalam memberikan perlindungan
hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana persetubuhan, Unit PPA
Polres Halmahera Selatan telah merealisasikan beberapa upaya untuk memberikan
perlindungan dan hak-hak anak korban yakni Unit PPA Polres Halmahera Selatan
memberikan penanganan yang cepat kepada korban, merahasiakan identitas
korban, dan diberitahukan mengenai informasi perkembangan kasus, di berikan
pendampingan psikososial, memberikan pendampingan dan perlindungan kepada
korban pada tingkat penyidikan. Di sisi lain terdapat beberapa perlindungan dan
hak-hak anak yang belum terealisasi oleh Unit PPA Polres Halmahera Selatan.
perlindungan dan hak-hak anak tersebut yakni mengenai edukasi tentang
kesehatan reproduksi nilai agama dan kesusilaan, rehabilitasi sosial, ruangan
pemisahan khusus untuk anak, kemudian hak untuk mendapatkan penggantian
biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan belum diberikan kepada anak. Adapun
terdapat kendala-kendala yang dihadapi oleh unit pelayanan perempuan dan anak
(PPA) Polres Halmahera Selatan yaitu terdapat anak sebagai korban persetubuhan
yang tidak terbuka dalam memberikan keterangan dan gangguan psikologi
korban, tidak adanya penyidik khusus untuk anak, serta sarana dan prasarana yang
tidak memadai sehingga tidak menunjang proses pemberian perlindungan hukum
secara maksimal.
Kata Kunci : Peran, Perlindungan hukum, anak, Korban Persetubuhan
Tidak tersedia versi lain