Text
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN PERSETUBUHAN DI KABUPATEN HALMAHERA UTARA (Studi di Kepolisian Resor Halmahera Utara)
SUSI YANTI 01011811838. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban
Persetubuhan Di Kabupaten Halmahera Utara (Studi Di Kepolisian Resor
Kabupaten Halmahera Utara). (Dibimbing Oleh Arisa Murni Rada dan
Fathurrahim).
Penelitian Ini Bertujuan Untuk mengetahui perlindungan hukum yang di
berikan oleh unit pelayanan perempuan dan anak di Kepolisian Resor Halmahera
Utara terhadap anak korban tindak pidana persetubuhan, Dan Untuk mengetahui
faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi pemenuhan hak anak korban
persetubuhan di Kabupaten Halamahera Utara.
Penelitian ini diadakan di Polres Kabupaten Halmahera Utara, Khususnya
pada Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (UPPA). Tipe Penelitian yang
digunakan adalah hukum empiris, yakni salah satu Metode Penelitian yang
mengkaji dan menganalisis berkerjanya hukum dalam kehidupan masyarakat
sebagai prilaku dan keadaan yang nyata.
Hasil penelitian ini menunjukan bahwa dalam memberikan perlindungan
hukum terhadap anak korban Tindak Pidana Persetubuhan, berdasarkan kasus
yang terjadi dengan jumlah 51 Kasus dari 2019 sampai 2021 Unit PPA Polres
Kabupaten Halmahera Utara belum melaksanakan secara maksimal yang dimana
masih terdapat bebrapa kasus yang tidak terselesaikan yaitu dengan jumlah 13
kasus meskipun Unit PPA telah merealisasikan beberapa upaya untuk
memberikan perlindungan terhadap korban yakni dengan mengarahkan dan
meminta pada pelapor atau korban melakukan pemeriksaan visum, memanggil
saksi korban dan terlapor atau pelaku untuk dilakukan pemeriksaan dalam tahap
penyidikan, melakukan pemberkasan terhadap berkas yang berisi hasil
pemeriksaan terhadap tersangka, saksi, korban, dan administrasi penyidikan,
menjaga kerahasiaan identitas, memberikan bantuan pendampingan, memberikan
bantuan hukum, memberikan bantuan layanan psikologis, dan melakukan
konseling. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi pemenuhan
hak anak korban persetubuhan yakni tidak tersedianya rumah aman (shelter)
untuk korban, tidak tersedianya tenaga psikolog anak, dan tidak terpenuhinya hak
rehabilitasi bagi anak.
Kata Kunci: Perlindungan, Anak, Korban, Persetubuhan
Tidak tersedia versi lain