Text
TINJAUAN YURIDIS PEMBENTUKAN INSTRUKSI MENTRI DALAM NEGERI NO 1 TAHUN 2021 TENTANG PEMBERLAKUAN PEMBATASAN KEGIATAN MASAYARAKAT (Studi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan)
FAHRI NAIPON. Tinjauan Yuridis Pembentukan Instruksi Menteri
Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan
Masyarakat (PPKM) Dalam Perspektif Pembentukan Peraturan PerundangUndangan. (dibimbing oleh Hendra Kariangan dan Nam Rumkel).
Penelitian ini bertujuan ( 1 ) Untuk Mengetahui Dasar pembentukan
Instruksi menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2021 Tentang PPKM memiliki
Landasan Yuridis Formil dan materil (2) Untuk Mengetahui Apakah Instruksi
Menteri Dalam Negeri Dapat Membatasi Hak Masyarakat.
Tipe penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Jenis hukum
penilitian hukum normatif adalah penilitian yang di tunjukan untuk mengkaji
kualitas dari norma hukum itu sendiri, sehinnga sering kali penilitian hukum
normatif di klasifikasi sebagai penilitian kualitatif.
Sebagai negara hukum mempunyai kosekuensi mutlak sehingga
pembentukan istruksi menteri dalam negeri tentang ppkm haruslah berdasarkan
pada uu nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundanganundangan yang itu suda di ataur dalam uu no. 6 tahun 2018 tentang kekarantinaan
kesehatan dan pp nomor 1 tahun 2021 tentang psbb agar tidak bertentang dengan
asas lex superiori derogat lex inferiori. Secara hukum bahwasanya aturan yang
dapat membatasi hak masyarakat hanyalah terdapat pada pasal 8 UU No. 12 tahun
2011 tentang Pembentukan peraturan perundang-undangan dan itu bukan
berbentuk isntruksi.
Kata kunci : Instruksi, PPKM, UU P3
Tidak tersedia versi lain