Perpustakaan Universitas Khairun

  • Beranda
  • Informasi
  • Berita
  • Bantuan
  • Pustakawan
  • Area Anggota
  • Pilih Bahasa :
    Bahasa Arab Bahasa Bengal Bahasa Brazil Portugis Bahasa Inggris Bahasa Spanyol Bahasa Jerman Bahasa Indonesia Bahasa Jepang Bahasa Melayu Bahasa Persia Bahasa Rusia Bahasa Thailand Bahasa Turki Bahasa Urdu

Pencarian berdasarkan :

SEMUA Pengarang Subjek ISBN/ISSN Pencarian Spesifik

Pencarian terakhir:

{{tmpObj[k].text}}
Image of TINJAUAN YURIDIS PEMBENTUKAN INSTRUKSI MENTRI DALAM NEGERI NO 1 TAHUN 2021 TENTANG PEMBERLAKUAN PEMBATASAN KEGIATAN MASAYARAKAT (Studi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan)
Penanda Bagikan

Text

TINJAUAN YURIDIS PEMBENTUKAN INSTRUKSI MENTRI DALAM NEGERI NO 1 TAHUN 2021 TENTANG PEMBERLAKUAN PEMBATASAN KEGIATAN MASAYARAKAT (Studi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan)

FAHRI NAIPON - Nama Orang;

FAHRI NAIPON. Tinjauan Yuridis Pembentukan Instruksi Menteri
Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan
Masyarakat (PPKM) Dalam Perspektif Pembentukan Peraturan PerundangUndangan. (dibimbing oleh Hendra Kariangan dan Nam Rumkel).
Penelitian ini bertujuan ( 1 ) Untuk Mengetahui Dasar pembentukan
Instruksi menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2021 Tentang PPKM memiliki
Landasan Yuridis Formil dan materil (2) Untuk Mengetahui Apakah Instruksi
Menteri Dalam Negeri Dapat Membatasi Hak Masyarakat.
Tipe penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Jenis hukum
penilitian hukum normatif adalah penilitian yang di tunjukan untuk mengkaji
kualitas dari norma hukum itu sendiri, sehinnga sering kali penilitian hukum
normatif di klasifikasi sebagai penilitian kualitatif.
Sebagai negara hukum mempunyai kosekuensi mutlak sehingga
pembentukan istruksi menteri dalam negeri tentang ppkm haruslah berdasarkan
pada uu nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundanganundangan yang itu suda di ataur dalam uu no. 6 tahun 2018 tentang kekarantinaan
kesehatan dan pp nomor 1 tahun 2021 tentang psbb agar tidak bertentang dengan
asas lex superiori derogat lex inferiori. Secara hukum bahwasanya aturan yang
dapat membatasi hak masyarakat hanyalah terdapat pada pasal 8 UU No. 12 tahun
2011 tentang Pembentukan peraturan perundang-undangan dan itu bukan
berbentuk isntruksi.
Kata kunci : Instruksi, PPKM, UU P3


Ketersediaan
#
Lantai 2 2023 342 Nai T
S 0015 2023
Tersedia
Informasi Detail
Judul Seri
-
No. Panggil
2023 342 Nai T
Penerbit
Ternate : FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS KHASIRUN., 2023
Deskripsi Fisik
xii. 60 hlm. 30 cm, illus bilio
Bahasa
Indonesia
ISBN/ISSN
-
Klasifikasi
NONE
Tipe Isi
-
Tipe Media
-
Tipe Pembawa
-
Edisi
25 januari 2023
Subjek
-
Info Detail Spesifik
-
Pernyataan Tanggungjawab
NAIPON FAHRI
Versi lain/terkait

Tidak tersedia versi lain

Lampiran Berkas
Tidak Ada Data
Komentar

Anda harus masuk sebelum memberikan komentar

Perpustakaan Universitas Khairun
  • Informasi
  • Layanan
  • Pustakawan
  • Area Anggota

Tentang Kami

As a complete Library Management System, SLiMS (Senayan Library Management System) has many features that will help libraries and librarians to do their job easily and quickly. Follow this link to show some features provided by SLiMS.

Cari

masukkan satu atau lebih kata kunci dari judul, pengarang, atau subjek

Donasi untuk SLiMS Kontribusi untuk SLiMS?
  • PONTI4D: Link Slot Gacor Mudah Maxwin Hari Ini Dengan Situs Pola Gampang Menang Terbaik 2026
  • hiatoto
  • slot thailand
  • situs gacor
  • slot maxwin
  • slot gacor 2026
  • slot777
  • slot gacor hari ini
  • slot gacor malam ini
  • PONTI4D | Situs Slot777 Super Gacor Mudah Maxwin Dengan

© 2026 — Senayan Developer Community

Ditenagai oleh SLiMS
Pilih subjek yang menarik bagi Anda
  • Karya Umum
  • Filsafat
  • Agama
  • Ilmu-ilmu Sosial
  • Bahasa
  • Ilmu-ilmu Murni
  • Ilmu-ilmu Terapan
  • Kesenian, Hiburan, dan Olahraga
  • Kesusastraan
  • Geografi dan Sejarah
Icons made by Freepik from www.flaticon.com
Pencarian Spesifik
Kemana ingin Anda bagikan?