Text
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENGANGKATAN PERWIRA POLRI AKTIF SEBAGAI PENJABAT KEPALA DAERAH
FATAHILLA ALIM “Tinjauan Yuridis Terhadapa Pengangkatan Perwira Polri
Aktif Sebagai Penjabat Kepala Daerah” Dibimbing oleh Bapak Nam Rungkel
selaku pembimbing I, Bambang Daud selaku pembimbing II.
Penelitian ini bertujuan untuk (1) Untuk mengetahui Bagaimana
kewenangan Presiden terhadap pengangkatan perwira Polri aktif sebagai Penjabat
Kepala Daerah. (2) Untuk mengetahui Bagaimana upaya hukum terhadap
pengangkatan anggota Kepolisian aktif sebagai Penjabat Kepala Daerah. Dalam
penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian normatif sebab akan
membahas mengenai pengangkatan perwira Polri sebagai Penjabat Kepala
Daerah. Karena hal ini didasarkan pada pemikiran bahwa, penelitian ini mengkaji
tentang pengangkatan Polri aktif sebagai Penjabat Gubernur Jawa Barat tahun
2018.
Menteri Dalam Negeri dalam mengangkat Penjabat Gubernur yang masi
aktif sebagai anggota Kepolisian tidak sesuai Undang-Undang Nomor 2 Tahun
2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Undang-Undang No 10
Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun
2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.
Upaya Hukum jika Kebijakan Menteri Dalam Negeri tidak Sesuai dengan
peraturan perundang-undangan, seharusnya Dewan Perwakilan Rakyat DPR
dengan Hak Angketnya untuk menyelidki terhadap kebijakan pemerintah yang
berkaitan dengan hal penting, strategis, dan berdampak luas pada kehidupan
bermsayarakat, berbangsa, dan bernegara.
Tidak tersedia versi lain