Text
TINJAUAN YURIDIS TENTANG PERHITUNGAN UNSUR KERUGIAN KEUANGAN NEGARA OLEH JAKKSA PENYIDIK DALAM PENYELESAIAN PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI
Abu. H. Hi Mandar, dengan Judul “Tinjauan Yuridis Tentang Perhitungan
Unsur Kerugian Keuangan Negara Oleh Jaksa Penyidik Dalam Penyelesaian
Tindak Pidana Korupsi”. Yang dibimbing oleh: Hi Ahmad Mufti selaku
pembimbing pertama, Basto Daeng Robo, selaku pembimbing kedua.
Tujuan penulisan ini untuk mengetahui bagaimana perhitungan unsur
kerugian keuangan negara oleh jaksa penyidik dalam menyelesaikan perkara
tindak pidana korupsi, dan mengetahui bagaimana kedudukan hukum jaksa
penyidik terkait dengan perhitungan unsur kerugian keuangan negara dalam
menyelesaikan perkara tindak pidana korupsi.
Penelitian hukum ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum
normatif yaitu penelitian hukum yang mengkaji hukum tertulis dari aspek teori,
filosofis, sejarah, perbandingan, struktur dan komposisi, lingkup dan materi,
penjelasan umum dari pasal demi pasal, formalitas dan kekuatan mengikat suatu
undang-undang tetapi tidak mengikat aspek terapan atau implementasinya.
Dalam perhitungan kerugian keuangan negara pada tindak pidana korupsi,
terkait dengan jaksa penyidik menghitung kerugian keuangan negara tidak dapat
dibenarkan, sebab, tidak ada satu pun peraturan perundang-undangan yang
memberikan wewenang kepada jaksa penyidik untuk menghitung kerugian
keuangan negara, melainkan lembaga seperti BPK yang berwenang untuk
menghitung sekaligus menyatakan ada tidaknya kerugian keuangan negara.
Kata Kunci: Kerugian Keuangan Negara, Jaksa penyidik, BPK
Tidak tersedia versi lain