Text
PENGHENTIAN PENYIDIKAN OLEH PENYIDIK TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENCABULAN DI POLRES TERNATE
SUGIAR AZIS “Penghentian Penyidikan Oleh Penyidik Terhadap Pelaku Tindak
Pidana Pencabulan Di Polres Ternate” Dibimbing oleh Ibu Fahria selaku
Pembimbing I, Muhammad Mufti M. Djafar selaku Pembimbing II.
Pencabulan terhadap anak merupakan delik biasa ini berarti dalam delik biasa
perkara harus sampai di pengadilan. Jadi walapun korban (anak) atau Pelapor
(orang tua/wali) telah mencabut laporannya kepada pihak yang berwajib, penyidik
harus tetap berkewajiban untuk memproses perkara tersebut serta tidak ada
keharusan bagi delik ini untuk diadukan/dilaporkan oleh korbannya. Penelitian ini
bertujuan (1) Untuk mengetahui apakah penghentian penyidikan terhadap pelaku
tindak pidana pencabulan di Polres Ternate telah berdasarkan KUHAP. (2) Untuk
mengetahui bagaimana Implikasi hukum penghentian penyidikan terhadap tindak
pidana pencabulan di Polres Ternate. Adapun rumusan masalah apakah
penghentian penyidikan terhadap pelaku tindak pidana pencabulan di Polres
Ternate berdasarkan KUHAP?, Bagaimana implikasi penghentian penyidikan
terhadap tindak pidana pencabulan di Polres Ternate ?. manfaat yang didapatkan
dari penelitian ini adalah Manfaat Teoritis diharapkan hasil penelitian ini dapat
menambah wawasan dan ilmu pengetahuan, sebagai masukan dan dijadikannya
bahan kajian bagi pihak-pihak yang terkait dalam hal ini Polres Ternate.
Tinjauan pustaka yang dipakai penulis adalah tinjauan umum tentang tindak
pidana, tinjauan umum tentang tindak pidana pencabulan, Tinjauan umum tentang
tentang penyidikan dan tinjauan umum tentang penghentian penyidikan.
Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif empiris dengan teknik
analisis data dari umum ke khusus.
Adapun kesimpula dari penelitian ini Penggunaan PERPOL No.8 Tahun 2021 ini
perlu dipahami secara mendasar bertantangan dengan prinsip sistem peradilan
pidana, yang merupakan sub sistem yang tidak dapat di lepaskan dengan prinsip
asas legalitas, oleh karena itu, maka yang harus menjadi rujukan terlebih dahulu
dalam tata cara pelaksanaa penghentian penyidikan adalah KUHAP sebab
KUHAP memegang Prinsip yang tertuang dalam Perundang-undangan lainnya
dalam hal ini adalah UU perlindunga anak No.17 Tahun 2016 perubahan kedua
atas Undang-undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, KUHP dan
diversi dalam Undang-undang No. 11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan anak
dan seharusnya kasus demikian diselesaikan di pradilan bukan pada tingkat
penyidikan meskipun para pihak telah mencabut laporan tersebut. Sebab jika tidak
akan menimbulkan dampak yang besar terhadap korban dan masyarakat luas.
Kemudian korban harus di berikan terapi untuk memulihkan psikologinya,
diberkan rumah baru sebagai tempat pemulihan dari sanksi sosial dari
masyarakat.
Kata Kunci : Penghentian Penyidikan, Pencabulan, Anak, Polres Ternate
Tidak tersedia versi lain