Text
Tinjauan Terhadap Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Higiene Sanitasi Depot Air Minum dalam Penerbitan Surat Izin Usaha dan Sertifikat Laik Sehat
Shafira Alwi (0101 1711 042), dengan judul “Tinjauan Terhadap
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Higiene Sanitasi
Depot Air Minum dalam Penerbitan Surat Izin Usaha dan Sertifikat Laik Sehat”.
Di bawah Bimbingan Ibu Mardiah Ibrahim, selaku pembimbing I dan Ibu Iyam
Irahatmi Kaharu, selaku pembimbing II.
Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui prosedur perizinan dalam
menetapkan izin pelaku usaha depot air minum isi ulang serta untuk mengetahui
Implikasi Hukum bagi Pelaku Usaha Air Minum Isi Ulang yang tidak memiliki
Izin.
Penelitian ini berlokasi di Kantor Dinas Kesehatan Kota Ternate, Kantor
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Ternate,
Kamtor Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Ternate, dengan menggunakan
jenis penilitian dalam penulisan hukum ini adalah penilitian Hukum Empiris yang
di dukung dengan penelitian lapangan. Jenis data yang digunakan adalah data
primer dan data sekunder, sedangkan teknik pengumpulan data dilaksanakan
dengan melalui proses wawancara dan studi kepustakaan. Analisi data yang
digunakan adalah dengan cara analisis deskriptif kualitatif.
Berdasarkan hasil penelitian di 5 depot yang ada di Kota Ternate yang
dijadikan sampel oleh penulis, masih terdapat 2 Depot yang belum memiliki surat
izin Usaha dan 3 depot yang belum memiliki sertifikat laik higiene, sehingga
dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan izin Depot Air Minum di Kota Ternate
belum berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku. Selain itu semakin banyaknya
pengusaha depot air minum isi ulang yang tidak memiliki izin sesuai dengan
peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah hal ini tentu dapat merugikan
Masyarakat dirugikan dalam bentuk keamanan kesehatan. Dengan tidak adanya
izin, air minum yang dikonsumsi oleh masyarakat tentu tidak terjamin kualitas
kebersihannya dan keamanannya. Selain itu pemerintah daerah juga dirugikan
dengan tidak adanya biaya retribusi daerah, karena banyaknya depot air minum
yang beroperasi namun tidak mengurus izinnya ke pihak-pihak berwenang.
Kata Kunci: Depot Air Minum Isi Ulang, Izin Usaha, Sertifikat Laik Higiene,
Implikasi Hukum.
Tidak tersedia versi lain