Text
ANALISIS HUKUM PUTUSAN PENGADILAN NEGERI TERNATE NOMOR 55/PDT.G/2019/PN.TTE TERHADAP PERJANJIAN UTANG PIUTANG YANG TIDAK SESUAI DENGAN ASAS KEPATUTAN
Fazriyah Ibrahim “Analisis Hukum Putusan Pengadilan Negeri Ternate No
55/Pdt.G/2019/Pn.Tte dalam pelaksanaan Perjanjian Utang Piutang yang Tidak
Sesuai dengan Asas Kepatutan” Dibimbing Jamal Hi Arsad dan Sultan Alwan
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kekuatan mengikat akta dan surat
dibawah tangan dalam perjanjian utang piutang yang tidak sesuai dengan asas
kepatutan dan bagaimana pertimbangan hakim (ratio decidendi) terhadap akta notaris
dan akta bawah tangan.penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum
Normatif dimana penelitian yang mengacu pada hukum dan peraturan perundangundangan yang berlaku dan relevan dengan permasalahan hukum yang menjadi fokus
penelitian dan menggunakan pendekatan kasus dan undang-undang. Adapun sumber
data yang digunakan yaitu data primer dan sekunder, dalam penelitian ini
menggunakan pengumpulan data dengan cara studi pustaka berupa data sekunder
sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penulusuran terhadap
peraturan-peraturan dan litelatur-litelatur lain berkaitan dengan permasalahan yang
diteliti dan dikumpul dicari terlebih dahulu norma hukum positif, lalu baru dicari
yurispudensi yang terkait dengan itu, dan pada tahap akhir dicari doktrin yang terkait
dengan masalah tersebut.
Berdasarkan Analisis yang dilakukan, jawaban singkat dari rumusan masalah pertama
dan kedua yaitu bahwa Akta Autentik mempunyai daya pembuktian sempurna dan
mengikat selama syarat Formil dan Materil terpenuhi, apabila salah satu maupun
keduanya tidak terpenuhi syarat formil maupun materil maka akta tersebut dapat
dibatalkan, batal demi hukum, dan daya pembuktian menurun menjadi akta bawah
tangan. Kekuatan Pembuktian Akta bawah Tangan terletak pada tanda tangan para
pihak jika tidak ada penyangkalan atau pemungkiran dengan tegas pada tanda tangan
tersebut maka Akta Bawah Tangan memiliki daya Pembuktian sempurna sebaliknya
jika terjadi pemungkiran maka Akta Bawah Tangan maka Sifat kesempurnaan Akta
Bawah tangan gugur, kedua Hakim berwenang untuk menyimpangi isi perjanjian jika
bertentangan dengan kepatutan. Walaupun yang harus diperhatikan paling utama
adalah isi perjanjian, tetapi jika isi perjanjian itu tidak patut dilaksanakan, maka yang
diutamakan adalah asas kepatutannya.
Kata kunci : perjanjian,utang-piutang,kepatutan,akta
Tidak tersedia versi lain