Text
ANALISIS YURIDIS MEANINGFUL PARTICIPATION DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG – UNDANGAN
Radia Hi. M. Hi. Ali, 01011911066 “Analisis Yuridis Meaningful
Participation Dalam Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan”.
Pembimbing Nam Rumkel dan Bambang Daud.
Putusan MK Nomor 91/PUU-XVIII/2020 perihal pengujian formil UU
Cipta Kerja turut mengubah paradigma Partisipasi masyarakat dalam
pembentukan Peraturan perundang – undangan. Penelitian ini akan berfokus pada
pengaktualisasian partisipasi masyarakat yang bermakna (meaningful
participation) dalam Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan
Kedua Atas Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan
Peraturan Perundang – Undangan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui
kesesuaian prinsip meaningful participation yang diakomodir dalam Undang –
Undang Nomor 13 Tahun 2022 Tentang perubahan kedua atas Undang – Undang
Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan
dan bagaimana perubahan ketentuan mengenai partisipasi masyarakat dalam
perubahan kedua atasUndang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang
Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan.
Pendekatan penelitian ini mengunakan metode normatif, yakni penelitian
dengan cara mengkaji ketentuan normatif yang terdapat dalam Undang – Undang
Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011
Tentang Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan beserta Undang –
Undang perubahannya, dan Putusan MK Nomor 91/PUU-XVIII/2020 perihal
pengujian formil UU Cipta Kerja, maupun ketentuan – ketentuan teoritik yang
berkaitan dengan permasalahan yang teridentifikasi.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertama, dalam Undang – Undang
No. 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang No. 12
Tahun 2011 tidak mengimplementasikan prinsip meaningful participation secara
keseluruhan serta adanya ketidaksesuain dengan salah satu intrumen hukum yakni
terdapat salah satu materi muatan yang mengatur terkait partisipasi masyarakat
dalam pembentukan peraturan perundang – undangan yang hanya diperuntukan
bagi masyarakat yang terdampak dan/atau berkepentingan, hal ini bertentangan
dengan prinsip kedaulatan rakyat dan tidak sesuai dengan prinsip meaningful
participation. Kedua, perubahan ketentuan partisipasi masyarakat dalam undang –
undang belum cukup menjawab permasalahan regulasi yang hanya sebatas
memberikan legitimasi terhadap hak masyarakat namun tidak menempatkan
kewajiban bagi legislator.
Tidak tersedia versi lain