Text
ANALISIS YURIDIS KEKUATAN HUKUM PUTUSAN BAWASLU PROVINSI TERKAIT DISKUALIFIKASI PASANGAN CALON KEPALA DAERAH SELAKU PETAHANA
SUWIRYO PRAWIRA. 01011811065. Analisis Yuridis Kekuatan Hukum
Putusan Bawaslu Provinsi Terkait Diskualifikasi Pasangan Calon Kepala
Daerah Selaku Petahana (dibimbing oleh Sultan Alwan dan Salha Marsaoly).
Penelitian ini bertujuan untuk: (1) mengetahui kekuatan hukum putusan
Bawaslu Provinsi terkait diskualifikasi pasangan calon kepala daerah selaku
petahana; (2) mengetahui tindak lanjut putusan Bawaslu Provinsi terkait
diskualifikasi pasangan calon kepala daerah selaku petahana oleh KPU Provinsi.
Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif
(normative legal research), yaitu penelitian hukum yang mengkaji atau meneliti
bahan-bahan pustaka sebagai data sekunder. Pendekatan yang digunakan dalam
penelitian hukum ini yaitu pendekatan undang-undang (statue approach), dan
pendekatan konseptual (conceptual approach). Pendekatan undang-undang
dilakukan dengan menelaah peraturan perundang-undangan berkaitan dengan isu
hukum yang akan dibahas. Sementara pendekatan konseptual dilakukan dengan
menilik pandangan-pandangan atau doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu
hukum.
Hasil penelitian menunjukan bahwa Kekuatan hukum putusan Bawaslu
Provinsi terkait diskualifikasi calon kepala daerah terbilang masih sangat lemah.
Sebab dalam Undang-undang Pilkada maupun Peraturan Bawaslu belum ada
ketegasan yang proporsional terhadap Bawaslu atas tugasnya sebagai lembaga
pengawasan sekaligus sebagai lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa,
terutama berkaitan dengan penyelesaian pelanggaran pemilihan. Konsekuensinya
adalah putusan yang dikeluarkan oleh Bawaslu Provinsi terkait suatu pelanggaran
tidak memiliki daya paksa yang kuat untuk dilaksanakan oleh KPU Provinsi.
Disamping itu, KPU Provinsi dalam hal tidak mengindahkan Putusan Bawaslu
Provinsi pun memiliki dasar yuridis yang dapat di pertanggungjawabkan, karena
berlandaskan pada ketentuan-ketentuan dalam Peraturan KPU yang berlaku.
Kata Kunci: Pilkada, Putusan Bawaslu, Pelanggaran Administrasi
Tidak tersedia versi lain