Text
TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP KEABSAHAN PERNIKAHAN YANG DI WAKILI OLEH AYAH MEMPELAI PRIA (STUDI KASUS DI KELURAHAN SOA
NILAM M. PUTRI dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap
Keabsahan Pernikahan Yang Di Wakili Oleh Ayah Mempelai Pria (Studi Kasus
Di Kelurahan Soa).” Di bimbing oleh Iyam Irahatmi Kaharu, Selaku
Pembimbing Pertama dan Dr. Suwarti, Selaku Pembimbing Kedua.
Masalah dari judul skripsi ini adalah untuk mengetahui bagaimana tinjauan
hukum islam terhadap keabsahan pernikahan yang di wakili oleh wali mempelai
pria. Dan juga mengetahui bagaimana faktor apa yang mempengaruhi sehingga
pernikahan di wakili oleh wali mempelai pria.
Penulisan skripsi ini menggunakan metode penelitian Empiris yaitu
penelitian hukum yang didasarkan pada patokan berperilaku masyarakat terhadap
apa yang dianggap pantas dengan kenyataan-kenyataan yang ada di masyarakat
terkait dengan tinjauan hukum islam terhadap keabsahan pernikahan yang di
wakili oleh wali mempelai pria (studi kasus di kelurahan soa).
Hasil dari penulisan skripsi ini, dapat diperoleh kesimpulan bahwa
Pernyataan Ijab dan Qabul merupakan syarat yang amat penting dalam
pernikahan, dan untuk mengucapkan itu harus dilakukan oleh sang mempelai lakilaki dan tidak bisa di wakili oleh siapapun termasuk orang tuanya sendiri. Hal ini
sesuai dengan Pasal 29 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, yang berbunyi “yang
berhak mengucapkan kabul adalah calon mempelai pria secara pribadi”. Selain itu
bahwa faktor yang mempengaruhi sehingga pernikahan di wakili oleh wali
mempelai pria di karenakan Ketidak hadiran pihak mempelai laki-laki dalam
perkawinan tersebut dengan alasan bahwa pihak dari mempelai laki-laki berada di
luar Kota Ternate yang sedang melaksanakan pendidikan Kepolisian yang
berlangsung di Manado. Alasannya sederhana, Ijab dan Qabul yang di wakili
orang tua mempelai laki-laki tidak ada landasan hukumnya, baik dalam Kompilasi
Hukum Islam, Fatwa MUI, maupun pendapat para ulama yang lainnya. Maka
dalam tataran semacam inilah yang menyebabkan perkawinan tersebut perlu
dipertanyakan keabsahannya dari segi hukum islam.
KATA KUNCI : UU N
Tidak tersedia versi lain