Text
PERAN PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM MEMBERANTAS PARKIR LIAR DI KOTA TERNATE
NYIRA YAULINA UYUN FATARUBA. Peran Penyidik Pegawai Negeri Sipil
Dalam Memberantas Parkir Liar di Kota Ternate. (di bimbing oleh Syawal
Abdulajid dan Fathurrahim)
Penelitian ini bertujuan Untuk mengetahui bagaimana upaya penegakan
hukum oleh penyidik pegawai negeri sipil Kota Ternate, dan bagaimana kendala yang
di hadapi dalam upaya penegakan hukum.
Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini ialah penelitian hukum
empiris atau field research berupa terapan (implementasi), suatu metode penelitian
hukum yang menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia,
baik perilaku verbal yang didapat dari wawancara maupun perilaku nyata yang
dilakukan melalui pengamatan langsung. Penelitian ini juga mengkaji efektifitas
hukum dalam masyarakat.
Berdasarkan hasil penelitian dapat dilihat bahwa Upaya penegakan hukum
Penyidik Pegawai Negeri Sipil dari Dinas Perhubungan bekerja sama dengan Satpol
PP Kota Ternate dalam memberantas parkir liar di Kota Ternate. Sejauh ini aturan
yang dilakukakan oleh upaya penegakan hukum dalam memberi tindakan bagi
masyarakat yang melakukan parkir liar sebagai efek jerah masih dilakukan dalam
bentuk peringatan seperti membuat surat pernyataan dan pembinaan. Selanjutnya ada
beberapa kendala yang dihadapi dalam upaya penegakan hukum yaitu : faktor
penegakan hukum di Dinas Perhubungan Kota Ternate dan Satpol PP Kota Ternate
dimana dalam penegakan hukum tersebut terdapat kendala pada pihak Dinas
Perhubungan dengan tidak adanya Penyidik Pegawai Negeri Sipil Kota Ternate,
peraturan terhadap parkir liar Dalam hal ini Dinas perhubungan tidak memiliki
peraturan terhadap parkir liar sehingga masyarakat yang melakukan parkir liar
tersebut tidak mendapat sanksi pidana yang tegas untuk memberikan efek jerah bagi
pelaku, sedangkan pihak Satpol PP memiliki peraturan mengenai pelanggaran parkir
liar dimana Sanksi Pidana tersebut mampu membuat efek jerah bagi masyarakat yang
melakukan parkir liar. Namun kenyataanya sanksi pidana tersebut tidak dilaksanakan
oleh pihak Satpol PP, kurangnya sarana prasarana dari pihak Dinas Perhubungan
Kota Ternate dan Satpol PP Kota Ternate menjadi suatu kendala dalam menjalankan
tugas di lapang ketika ada masyarakat yang melanggar peraturan seperti melakukan
parkir liar dan tanpa adanya sarana atau fasilitas tersebut maka tidak mungkin
penegakan hukum akan berjalan dengan lancar, tingkat pengetahuan masyarakat
terhadap parkir liar masih relatif rendah, dan kurangnya sosialisasi dari pihak
penegakan hukum terkait parkir liar bisa menyebabkan parkir liar semakin marak
terjadi karena ketidak tahuan masyarakat tentang parkir liar tersebut
Tidak tersedia versi lain