Text
PENYELESAIAN PERKARA TINDAK PIDANA KEKERASAN FISIK DALAM RUMAH TANGGA MELALUI RESTORATIVE JUSTICE TAHUN 2022 DI KEJAKSAAN NEGERI TERNATE
SUCI ADLIAH SUDIRMAN, Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Kekerasan
Fisik Dalam Rumah Tangga Melalui Restorative Justice Tahun 2022 di Kejaksaan
Negeri Ternate. (Dibimbing Oleh Amriyanto dan Ahmad Mufti)
Kekerasan Dalam Rumah Tangga merupakan salah satu permasalahan
hukum yang sering dihadapi masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan penanganan
atau pendekatan yang tepat yaitu Restorative Justice, khususnya Penyelesaian
Kasus KDRT untuk memulihkan hak korban dan hubungan dengan pelaku.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Penyelesaian Perkara Tindak Pidana
Kekerasan Fisik Dalam Rumah Tangga Melalui Restorative Justice tahun 2022 di
Kejaksaan Negeri Ternate, serta mengetahui Faktor-faktor yang dapat membantu
dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Kekerasan Fisik Dalam Rumah Tangga
Melalui Restorative Justice tahun 2022 di Kejaksaan Negeri Ternate .
Penelitian ini menggunakan metode penelitian empiris yang merupakan
salah satu jenis penelitian hukum yang menganalisis dan mengkaji bekerjanya
hukum dalam masyarakat, hasil Penelitian menunjukkan bahwa Menurut Pasal 140
ayat (2) huruf a KUHAP, jika seorang jaksa memutuskan untuk menghentikan
penuntutan dengan alasan tidak cukup bukti, peristiwa tersebut bukan merupakan
tindak pidana, dan perkara ditutup demi hukum dapat dilakukan penghentian
penuntutan berdasarkan Restorative Justice. Dasar penghentian penuntutan perkara
tindak pidana Kekerasan Fisik Dalam Rumah Tangga oleh penuntut umum
berdasarkan Restorative Justice yaitu penuntutan suatu perkara pidana harus
dilakukan atas dasar kepentingan umum (asas opportunitas), sesuai Peraturan Jaksa
Agung Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan
Keadilan Restorative.
Faktor-faktor yang mempengaruhi dalam Penyelesaian Perkara Tindak
Pidana Kekerasan Fisik Dalam Rumah Tangga Melalui Restorative Justice Tahun
2022 Di Kejaksaan Negeri Ternate diantaranya: 1. Faktor Hukum, yaitu Peraturan
Perundang-Undangan, 2. Faktor Penegak Hukum, 3. Faktor Sarana atau Fasilitas,
4. Faktor Masyarakat, 5. Faktor Kebudayaan.
Kata Kunci: Restorative Justice, Kekerasan Fisik, KDRT
Tidak tersedia versi lain