Text
PERBUATAN MELAWAN HUKUM OLEH PEDAGANG BAHAN BAKAR MINYAK ENCERAN JENIS PERTALITE DAN PERTAMAX DI KOTA TERNATE
Masalah dari judul skripsi ini, untuk mengetahui Pertama, Bagaimana
perlindungan hukum kepada konsumen atas perbuatan melawan hukum oleh
pedagang bahan bakar minyak enceran di kota Ternate dan Kedua. Bagaimana
sanksi yang diberikan kepada pedagang/pengencer yang melakukan perbuatan
melawan hukum.
Penulisan skripsi ini menggunakan Jenis penelitian yang digunakan dalam
penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, Metode penelitian hukum
normatif dapat dimaknai sebagai penelitian hukum dalam tataran norma, kaidah,
asas-asas, teori, filosofi, dan aturan hukum guna mencari solusi atau jawaban atas
permasalahan baik dalam bentuk kekosongan hukum, konflik norma, atau
kekaburan norma, Pendekatan-pendekatan masalah yang digunakan dalam
penelitian hukum adalah pendekatan Perundang-Undangan (statute approach),
pendekatan kasus (cas approach), pendekatan historis (historical pproch),
pensekatan komparatif (comparative approach), dan pendekatan konseptual
(conceptual approach). Pendekatan masalah yang akan digunakan dalam
penelitian ini terdiri dari Pendekatan Perundang-Undangan (Statute approach) dan
Pendekatan konseptual (konseptual approach), Penelitian ini menggunakan dua
sumber bahan hukum yaitu, bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder,
Analisis data yang dipergunakan dalam penelitian hukum normatif adalah analisis
kualitatif, yakni analisis bahan hukum dengan cara menguraikan data secara
bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih,
dan efektif, sehingga memudahkan interpretasi dan memahami hasil analisis.
Hasil dari penulisan skripsi ini dapat diperoleh kesimpulan bahwa,
Tanggungjawab bagi para pelaku usaha Pertamini/pengencer terhadap konsumen
yang telah dirugikan terkait penjualan BBM secara eceran di Kota Ternate yaitu
tanggungjawab dengan menggunakan prinsip praduga selalu bertanggungjawab
(presumption of liability), hal ini dikarenakan tidak dipenuhinya kewajiban untuk
bertanggungjawab yang seharusnya dilakukan oleh pelaku usaha untuk menjamin
keamanan dan kualitas produk yang dijual untuk dikonsumsi maupun digunakan,
mengingat BBM merupakan suatu kebutuhan utama konsumen. Hal tersebut
berdasarkan dari tidak akuratnya takaran standar ukur dan harga yang melebihi
dari ketentuan yang sudah diatur. Dan Perlindungan hukum yang diberikan
kepada konsumen yang telah dirugikan terkait keberadaan pelaku usaha
Pertamini/pengencer yang menjual BBM secara eceran yang dengan sengaja dapat
merugikan konsumen dapat di tindak secara tegas oleh pemerintah, serta ada
pengawasan juga oleh pertamina agar tidak ada BBM subsidi yang diperjual
belikan selain di SPBU Pertamina.
Tidak tersedia versi lain