Text
Tinjauan Hukum Tentang Kewajiban Pencantuman Label Halal Pada Makanan Ringan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal (UUJPH) di Kota Ternate
HUNDRA NADYA YAHYA 0101811195, Tinjauan Hukum Tentang
Kewajiban Pencantuman Label Halal Pada Makanan Ringan Pasal 4 UndangUndang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal (UUJPH) Di
Kota Ternate. Dibimbing Jamal Hi Arsad dan Hardina.
Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana kewajiban pelaku usaha
dalam melakukan kegiatan produksi makanan, proses pendaftaran sertifikasi halal
yang dilakukan pelaku usaha dan bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh
pelaku usaha terhadap konsumen.
Jenis penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan (field research).
Metode yang digunakan yakni metode penelitian Empiris yang bersifat kualitatif.
Yaitu mengumpulkan data terhadap pelaku usaha makanan ringan di Kota Ternate
yang mencantumkan label halal tanpa melalui sertifikasi halal/melakukan labelisasi
halal secara mandiri.
Hasil penelitian ini sebagai berikut : 1). Implementasi Undang-Undang
Jaminan Produk Halal Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal
mengenai kewajiban pencantuman label halal di Kota Ternate sudah berjalan dengan
adanya 84 produk usaha mikro kecil menengah (UMKM) yang mendaftarkan
sertifikasi label halal. 2) Tinjauan hukum terhadap kewajiban pencantuman label
halal merupakan suatu keharusan yang dijamin oleh Undang-Undang sehingga
penerapannya adalah wajib karena ketentuan pencantuman label halal merupakan
suatu keharusan yang secara perlindungan konsumen dia mengandung asas keamanan
dan keselamatan, yang berlaku secara universal, untuk memberikan pelindungan atau
jaminan kepada masyarakat secara keseluruhan tanpa dibatasi kepada umat Muslim
saja.
Tidak tersedia versi lain