Text
Implementasi Pasal 106 Ayat (4) Huruf a Jo Pasal 287 Ayat (1) Undang - Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Tentang Pelanggaran Rambu Lalu Lintas Dilarang Parkir di Kota Ternate
BIMA RAMDANY TORANO “Implementasi Pasal 106 Ayat (4) Huruf a Jo
Pasal 287 Ayat (1) Undang -Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas
dan Angkutan Jalan Tentang Pelanggaran Rambu Lalu Lintas Dilarang Parkir di
Kota Ternate”. Dibimbing oleh Muhaimin Limatahu dan Fathurrahim
Penelitian ini bertujuan, (1) untuk mengetahui implementasi pasal 106
Ayat (4) Huruf a Jo Pasal 287 Ayat (1) Undang -Undang Nomor 22 Tahun 2009
Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Tentang Pelanggaran Rambu Lalu Lintas
Dilarang Parkir di Kota Ternate, (2) untuk mengetahui faktor – faktor yang
mempengaruhi terjadinya pelanggaran rambu lalu lintas dilarang parkir di Kota
Ternate.
Penelitian ini dilakukan di wilayah hukum Polres Kota Ternate, Tipe
penelitian dalam penulisan ini adalah penelitian hukum empiris. Penelitian hukum
empiris adalah penelitian yang mengacu pada kenyataan hukum dalam
implementasi Pasal 106 Ayat (4) Huruf a Jo Pasal 287 Ayat (1) Undang -Undang
Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
Hasil penelitian ini menunjukan bahwa, (1) Implementasi Pasal 106 Ayat
(4) Huruf a Jo Pasal 287 Ayat (1) Undang -Undang Nomor 22 Tahun 2009
Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Tentang Pelanggaran Rambu Lalu Lintas
Dilarang Parkir di Kota Ternate yang dilakukan oleh Kepolisian Resor Ternate
sudah diterapkan namun masih banyak toleransi yang diberikan terhadap
pengendara yang melakukan pelanggaran rambu dilarang parkir dikarenakan
beberapa alasan, sikap toleransi dari pihak penegak hukum inilah yang
mengakibatkan masyarakat kurang patuh terhadap rambu lalu lintas khususnya
rambu larangan parkir. (2) ada beberapa faktor yang mempengaruhi terjadinya
pelanggaran rambu lalu lintas dilarang parkir di Kota Ternate, faktor-faktor
tersebut antara lain, faktor hukum yang terlalu ringan, sikap toleransi dari aparat
penegak hukum, faktor sarana prasarana yang kurang memadai, dan kurangnya
keasadran masyarakat akan pentingnya rambu dilarang parkir
Tidak tersedia versi lain