Text
TINJAUAN SOSIO-YURIDIS TERHADAP PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK YANG BEKERJA DI JALANAN KOTA TERNATE
ISRA SAMUDA. Pemenuhan Hak Pendidikan Terhadap Narapidana Pada
Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Ternate. (Dibimbing oleh Ahmad Mufti &
Fathurrahim ).
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pemenuhan hak
Pendidikan terhadap narapidana pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A
Ternate. Serta faktor apa yang menjadi kendala. Penelitian ini dilakukan di Lapas
Kelas II A Ternate. Tipe penelitian yang digunakan adalah tipe penelitian empiris,
yaitu penelitian yang memposisikan hukum sebagai gejala sosial yang
menimbulkan pengaruh dan akibat pada berbagai aspek kehidupan sosial.
Jenis sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis data
primer dan sekunder. Teknik analisis data yang digunakan adalah deskripsi
kualitatif, yaitu analisis yang dilakukan dengan memahami dan merangkai data
yang telah diperoleh dan disusun sistematis, kemudian ditarik kesimpulan.
Kesimpulan yang diambil menggunakan cara berpikir deduktif, yaitu dengan cara
berpikir yang mendasar pada hal-hal yang bersifat umum kemudian ditarik
kesimpulan secara khusus untuk menjawab rumusan masalah yang ada.
Hasil penelitian menunjukan bahwa pemenuhan hak pendidikan terhadap
narapidana di Lapas Kelas II A Ternate pada kurun waktu tahun 2021 s/d 2022
khusunya pemenuhan hak pendidikan tercatat sebanyak 46 Narapidana. Dengan
jenis tindak pidana yang dilakukan, diantaranya; Tindak Pidana Penyalahgunaan
Narkotika, Tindak Pidana Korupsi, Tindak Pidana Penipuan, Penggelapan,
Pencurian, Penganiayaan, Kesusilaan, Tindak Pidana Pajak, dengan persentase
pada tahun 2021 sebanyak 24 narapidana dan tahun 2022 sebanyak 22 narapidana.
5 diantaranya ditempatkan di Rutan Kelas II B Ternate Proses pemenuhan hak
pendidikan dari Rutan dieksekusi ke Lapas. Kemudian diperiksa kelengkapan
berkasnya oleh Sub Bidang Administrasi Kamtib dan selanjutnya disetujui oleh
Kepala Lapas. Setelah memperoleh persetujuan Kepala Lapas, berkas Warga
Binanan ini, kemudian diserahkan ke Subbinadik untuk dilakukan registrasi oleh
Sub Sekretaris Administrasi Lapas. Kemudian, diserahkan ke Kepala Seksi (Kasi)
Binadik untuk melakukan kerja, menyusun rencanadan jadwa kegiatan pembinaan
kemudian diserahkan kepada kepala Lapas untuk mendapat persetujuan,
diantaranya ; (1) kurangnya sumberdaya Manusia khususnya pada subbidnadik
yang melaksanakan fungsi pembinaan, (2) terdapat beberapa narapidana yang
tidak memiliki kartu identitas sehingga menghambat pemenuhan hak. (3) Sarana
dan prasarana yang tidak lengkap untuk mendukung kinerja Lapas Kelas II A
Ternate. Kurangnya koordinas dan kerjasama dengan instansi terkait dalam
mendukung pembinaan terhadap narapidana di Lapas Kelas II A Ternate.
Tidak tersedia versi lain