Text
PERAN POLISI PAMONG PRAJA MENURUT PASAL 255 AYAT 2 UNDANG UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAH DAERAH DALAM MENINDAK PELANGGARAN MENDIRIKAN BANGUNAN DI KOTA TERNATE
Ramlan. Z.Z. DO. M. Aly, Peran Polisi Pamong Praja Menurut Pasal 255
Ayat 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah
Dalam Menindak Pelanggaran Mendirikan Bangunan Di Kota Ternate.
(dibimbing oleh Nam Rumkel dan Yahya Yunus, S.H.,M.H
Penelitian ini bertujuan (1) Untuk Mengetahui Bagaiman Peran Polisi
Pamong Praja Menurut Pasal 255 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
Tentang Pemerintah Daerah Dalam Menindak Pelanggaran Mendirikan
Bangunan Di Kota Ternate (2)Untuk Mengetahui Faktor-faktor Apa Saja Yang
Menghambat Peran Polisi Pamong Praja Menurut Pasal 255 Ayat 2 Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah Dalam Menindak
Pelanggaran Mendirikan Bangunan Di Kota Ternate
Tipe Penelitian hukum ini adalah penelitian hukum yuridis empiris yang
dimaksud dengan kata lain adalah merupakan jenis penelitian hukum sosiologis
dan dapat disebutkan dengan penelitian secara lapangan yang mengkaji ketentuan
hukum yang berlaku serta yang telah terjadi dalam kehidupan masyarakat atau
dengan kata lain yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan
sebenarnya
Hasil dari penulisan skripsi ini, Pelaksanaan penegakan peraturan daerah
yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja di Kota meliputi operasi dengan
sistem stasioner, operasi dengan sistem mobil mengadakan patroli-patroli rutin
terhadap pelanggaran Peraturan Daerah, mengadakan penjagaan tempat-tempat
rawan pelanggaran Peraturan Daerah, mengadakan patroli kewilayahan,
pengiriman personil Polisi Pamong Praja dalam diklat teknis maupun fungsional
dan penyuluhan terhadap masyarakat tentang Peraturan Daerah. Faktor-faktor
yang menghambat Peranan Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP) Kota ternte
dalam Pencegahan dan Menindak Pelanggaran Mendirikan Bangunan Di Kota
Ternate ada 2 faktor yaitu, faktor internal : sumber daya manusia yang terbatas,
sarana dan prasarana yang belum memadai, anggaran yang tidak mencukupi.
Faktor Eksternal : kurangnya dukungan oleh masyarakat.
Tidak tersedia versi lain