Text
Tinjauan Pelaksanaan Perkawinan Poligami Sirri Dalam Prespektif Undang-Undang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam Di Kelurahan Dufa-Dufa.” (Study Kasus Kelurahan Dufa-Dufa Kecamatan Ternate Utara )
RISKA HI HAYUN, 01011811141, “Tinjauan Pelaksanaan Perkawinan
Poligami Sirri Dalam Prespektif Undang-Undang Perkawinan Dan Kompilasi
Hukum Islam di Kelurahan Dufa-Dufa.” (Study Kasus Kelurahan Dufa-Dufa
Kecamatan Ternate Utara ).”. Dibimbing oleh Dr. Suwarti Dan Iyam Irahatmi
Kaharu.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pelaksanaan Perkawinan Poligami
Sirri Dalam Prespektif Undang-Undang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam di
Kelurahan Dufa-Dufa dan Akibat Hukum Dalam Perkawinan Poligami Sirri Dalam
Prespektif Undang-Undang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam di Kelurahan
Dufa-Dufa.
Penelitian ini di lakukan di Kelurahan dufa-dufa Kota Ternate Utara Provinsi
Maluku Utara. Jenis penelitian yang digunakan adalah empiris, yaitu dengan
menggunakan model pendekatan dengan melihat kenyataan hukum yang terjadi
dimasyarakat. Dalam penelitian ini, jenis data yang digunakan adalah data primer
yang bersumber kelurahan Dufa-dufa Kota Ternate, dan data sekunder di peroleh dari
bahan kepustakaan dan peraturan-peraturan yang berhubungan dengan judul skripsi.
Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu dilakukan dengan wawancara dan
studi kepustakaan. Analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif.
Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka diambil kesimpulan
bahwa (1) Bahwa Pelaksanaan Perkawinan Poligami Sirri di Kelurahan Dufa-
DufaKecamatan Ternate Utara, dalam poligami sirri menurut hukum positif ada dua
pendapat, pendapat pertama adalah sahnya nikah sirri karena pencatatan nikah hanya
sebagai syarat administrasi, bukan untuk menentukan sah tidaknya suatu perkawinan.
Pendapat kedua adalah bahwa perkawinan sirri dilakukan secara tidak sah karena
semua perkawinan dicatat menurut hukum yang berlaku. Dalam hukum Islam juga
adalah sah sepanjang memenuhi rukundan syarat nikah tanpa harus dicatat. (2) Akibat
hukum atas perkawinan kedua yang dilakukan suami tanpa izin dari istri pertama
(terdahulu) adalah batal demi hukum atau dianggap tidak pernah ada, sehingga istri
kedua tidak mendapatkan perlindungan hukum. Menurut hukum, baik Undang-
Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan maupun Kompilasi Hukum Islam,
bila suami-suami ingin menikah lagi (berpoligami) maka ia harus mendapat
persetujuan/izin dari istri pertama (istri terdahulu).
Tidak tersedia versi lain