Text
TINJAUAN NORMATIF SANKSI PERDATA TERHADAP KORPORASI DALAM SENGKETA LINGKUNGAN HIDUP (KAJIAN UU NO. 32 TAHUN 2009 Tentang Perlindungan Dan PengelolaanLingkungan Hidup)
Anugerah Maulana Fachruddin, 01011711191, Tinjauan Hukum Sanksi
Terhadap Koorporasi Dalam Sengketa Lingkungan Hidup “Kajian Undang-Undang
No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.”
Dibimbing oleh Husen Alting dan Suwarti
Prinsip lingkungan hidup merupakan sarana yang tidak dapat dipisahkan
dengan makhluk hidup maupun pihak koorporasi atau badan hukum, oleh karena itu
perlunya pengaturan yang mengikat antara makhluk hidup / koorporasi dengan
lingkungan hidup agar hak dan kewajiban dapat dilaksanakan untuk mencegah
terjadinya kerusakan lingkungan hidup (ekologi). lingkungan hidup sendiri memiliki
hak untuk mempertahankan hidupnya karena konsep kedaulatan telah berevolusi
menjadi kedaulatan lingkungan ecograsi.
Undang-undang nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan
lingkungan hidup pasal 1 ayat (16) yaitu perusakan lingkungan hidup adalah tindakan
yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik, atau
hayati lingkungan hidup sehingga melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan
hidup, terkait dengan pengelolaan lingkungan oleh sebuah perusahaan telah diatur juga
dalam Pasal 21 dan 22 Undang-Undang No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
mengenai pengelolaan lingkungan hidup, dasar itulah kegiatan produksi perlu
diperhatikan kajian amdal serta sengketa lahan pemukiman masyarakat yang ada di
sekitar lokasi perusahaan yang mau melakukan kegiatan produksi apalagi ketentuan
Pasal 33 ayat (3) UUD NRI 1945 menjadi ketentuan mutlak kemakmuran rakyat.
Desa Sambiki, Kecamatan Obi, Kabupaten Halmahera Selatan sebuah
perusahaan tambang emas, PT. AT, (Amasing Tabara) telah mencaplok pemukiman
warga sambiki, izin usaha perusahaan juga masuk ke areal perkebunan warga desa
Anggai dan Desa Air Mangga, areal yang di caplok adalah sebagaian penduduk
umum serta perkebunan masyarakat yang masih aktif. Warga Obi berkomitmen
memelihara tanaman mereka yang ada di kampung , oleh karena itu mereka meminta
penegak hukum seadil-adilnya melindungi hak-hak masyarakat.
Tidak tersedia versi lain