Text
IMPLEMENTASI KETIDAKSEIMBANGAN DALAM TRANSAKSI JUAL BELI BAHAN PANGAN DI KOTA TIDORE KEPULAUAN
Tasqinnur Mansur (2023), Implementasi Ketidakseimbangan
Dalam Transaksi Jual Beli Bahan Pangan Di Kota Tidore Kepulauan,
dengan komisi pembimbing Wahda Z. Imam dan Suwarti.
Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji implementasi
ketidakseimbagan dalam transaksi jual beli bahan pangan di Kota Tidore
Kepulauan. Serta upaya hukum yang dapat diberikan guna menyelesaikan
sengketa konsumen dalam transaksi jual beli bahan pangan tidak layak
konsumsi di Kota Tidore Kepulauan
Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah hukum
empiris. Tipe penelitian ini sering disebut sebagai Socio Legal Research.
Pada penelitian hukum empiris, yang diteliti pada awalnya ialah data
sekunder yang kemudian dilanjutkan dengan penelitian terhadap data
primer di lapangan.
Hasil Penelitian menunjukan bahwa Implementasi
ketidakseimbangan Hak dalam Transaksi Jual Beli Bahan Pangan di Kota
Tidore Kepulauan ialah tidak hanya ketidakseimbangan yang dilakukan
oleh konsumen maupun pelaku usaha. Melainkan, tidak efektifnya peran
pemerintah dalam hal ini yang penulis maksudkan ialah Dinas Ketahanan
Pangan Kota Tidore Kepulauan dalam menelusuri bahan pangan yang
tidak layak konsumsi. Pemenuhan keseimbangan pelaku usaha dan
pemerintah yang mewakili Pemerintah sesuai tugas pokok dan fungsinya
adalah wajib, sehingga jika pelaku usaha maupun Dinas Ketahanan
Pangan tidak melaksanakan kewajibannya tersebut atau hanya
melaksanakan sebagiannya saja berarti dianggap telah melakukan
pelanggaran, dan juga resiko yang akan timbul yaitu barang atau jasa
menjadi tidak aman untuk dikonsumsi.
Upaya Hukum yang dapat diberikan guna memberikan
perlindungan terhadap konsumen yang membeli bahan pangan tidak
layak konsumsi di kota Tidore Kepulauan ialah dengan menempuh upaya
hukum non-litigasi yakni Konsumen dapat meminta ganti kerugian kepada
pelaku usaha berdasarkan sebagaimana yang dinyatakan secara eksplisit
dalam Pasal 4 UUPK huruf h bahwa Mekanisme untuk mendapatkan hak
komsumen terhadap pelaku usaha berdasarkan pasal 45 UUPK adalah
melalui penyelesaian sengketa diluar pengadilan dan pengadilan pada
umumnya
Tidak tersedia versi lain