Text

EKSISTENSI HUKUM MAKELAR TANAH (BROKER PROPERTI) DALAM PERJANJIAN PENGIKATAN JUAL BELI

---

urlaila Kadarwati Papuluwa (2022), Eksistensi Hukum Makelar
Tanah (Broker Properti) dalam Perjanjian Pengikatan Jual Beli Tanah
dengan komisi pembimbing Husen Alting dan Suwarti.
Penelitian ini bertujuan menganalisis kedudukan hukum makelar
(broker) sebagai pedagang perantara dalam perjanjian pengikatan jual beli
tanah di Indonesia, serta implikasi hukum atas perbuatan makelar tanah
dalam perjanjian pengikatan jual beli (PPJB) yang mengakibatkan
terjadinya cacat kehendak (wilsgebreken/ defect of consent).
Metode penelitian ini menggunakan tipe normatif, penelitian hukum
normatif (normatif legal research) adalah suatu proses untuk menemukan aturan
hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu
hukum yang dihadapi. Logika keilmuan yang dalam penelitian hukum
normatif dibangun berdasarkan displin ilmiah dan cara-cara kerja ilmu
hukum normatif, yaitu ilmu hukum yang objeknya hukum itu sendiri.
Hasil penelitian ini menunjukan bahwa kedudukan hukum makelar
(broker) sebagai pedagang perantara dalam perjanjian pengikatan jual beli
tanah di Indonesia dalam pengaturan KUHD diklasifikasi berdasarkan
makelar resmi dan makelar tidak resmi. Secara defenitif dapat diartikan
bawah makelar tanah adalah subjek hukum yang bertugas untuk
membantu menjual barang dan mencarikan pembeli. Kehadiran makelar
sendiri telah diatur dalam Pasal 62 KUHD yang menjelaskan bahwa
makelar adalah pedagang perantara yang melakukan pekerjaan untuk
mendapatkan upah atau provisi tertentu, atas amanat dan atas nama
orang lain yang tidak memiliki hubungan kerja tetap. Dengan demikian,
broker properti atau perantara perdagangan adalah seseorang yang memiliki
keahlian khusus di bidang properti yang dibuktikan dengan sertifikat yang
diterbitkan oleh lembaga sertifikasi terakreditasi. Broker properti dapat bekerja
sendiri atau bekerja di bawah naungan perusahaan perantara perdagangan
properti. Biasanya makelar yang bersertifikat bekerja dalam lembaga/agen
tertentu dan disebut broker. Kedua ada makelar tidak resmi. Pasal 63
KUHP jo. 1792 KUH Perdata dimana keberadaan makelar tersebut tetap
diakui dan dipandang sebagai pemegang kuasa biasa. Makelar bersertifikat
akan bekerja dibawah naungan perusahaan real estate tertentu, sehingga
pembayaran komisi akan mengikuti prosedur perusahaan. Berbeda dengan
Makelar bersertifikat, makelar tidak resmi (tradisional) adalah makelar yang tidak
bekerja dibawah naungan perusahaan, serta tanpa dilengkapi sertifikat keahlian
sebagai seorang makelar. Adapun Implikasi hukum atas perbuatan makelar
tanah dalam perjanjian pengikatan jual beli (PPJB) yang mengakibatkan
terjadinya cacat kehendak (wilsgebreken/ defect of consent berdasarkan
ketentuan Pasal 1321 KUHPerdata menegaskan baha ketiadaan kata sepakat,
yang disebabkan oleh kekhilafan, paksaan dan penipuan. ditambah dengan
penyalahgunaan keadaan yang tidak diatur dalam Pasal 1321 KUHPerdata,
tetapi berkembang melalui Yurisprudensi adalah batal demi hukum.

---

Ketersediaan

Informasi Detail

Judul Seri

-

No. Panggil

2023 346 Pap E

Penerbit

Ternate : PROGRAM STUDI ILMU HUKUM KONSENTRASI HUKUM PERDATA PROGRAM PASCA SARJANA UNIVERSITAS KHAIRUN TERNATE., 2023

Deskripsi Fisik

x.45 hlm. 30 cm

Bahasa

Indonesia

ISBN/ISSN

-

Klasifikasi

NONE

Tipe Isi

-

Tipe Media

-

Tipe Pembawa

-

Edisi

23 februari 2023

Subjek

-

Info Detail Spesifik

-

Pernyataan Tanggungjawab

PAPULUWA NURLAILA KADARWATI

Versi lain/terkait

Lampiran Berkas

Komentar

---

Anda harus masuk sebelum memberikan komentar