Text
PELAKSANAAN GANTI RUGI ATAS HAK KEPEMILIKAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM YANG LAYAK DAN ADIL (STUDI KASUS DI KAMPUNG MAKASSAR TIMUR)
Masalah dari judul skripsi ini, untuk mengetahui Pertama, Apakah
pelaksanaan Ganti Rugi atas hak kepemilikan tanah untuk kepentingan umum di
Kampung Makasar Timur sudah dilaksanakan secara layak. dan Kedua. Apakah
proses Ganti Rugi atas hak kepemilikan tanah untuk kepentingan umum di
Kampung Makasar Timur telah memenuhi prosedur pembebasan hak atas tanah
yang adil.
Penulisan skripsi ini menggunakan jenis atau tipe penelitian empiris.
Pendekatan dalam penelitian ini maksudnya adalah pendekatan dengan melihat
sesuatu kenyataan hukum di dalam masyarakat..Lokasi penelitian ini peneliti
mengadakan penelitian di kampung makasar timur. Dalam hal ini peneliti ingin
mencari tahu tentang. hukum ganti rugi atas tanah dalam pembangunan untuk
kepentingan umum dalam rangka mewujudkan keadilan untuk itu peneliti
menjadikannya sebagai penelitian. Jenis dan sumber data yang digunakan dalam
penelitian ini, adalah data primer (primary data) dan data sekunder (secondary
data), yaitu Data Primer dan Data Sekunder. Teknik pengumpulan data yang
penulis gunakan adalah Penelitian Lapangan, Observasi,dan data Dokumentasi.
Teknik Analisis data dilakukan dengan metode analisis kualitatif. Metode
penelitian kualitatif adalah metode yang bersifat interaktif, yaitu metode yang
lebih menekankan pada pencarian makna sesuai dengan realitas.
Hasil dari penulisan skripsi ini dapat diperoleh kesimpulan bahwa, Pelaksanaan
pembebasan tanah ganti kerugian ini sebagaimana yang dipahami dari segi
undang-undang adalah tidak boleh serta merta, karena dalam pelaksanaannya
dilakukan dengan melepaskan hak orang lain terhadap tanahnya. Di mana selain
ada hak individual, terdapat pula hak sosial. Sebagaimana negara/pemerintah
sebagai pengelola dan pemberi kebijakan ini bisa melakukan pembebasan hak
individual demi terciptanya hak sosial atau kepentingan umum. Dalam
pelaksanaan pembangunan jalan untuk kepentingan yang berada di kelurahan
kampong makasar timur dilakukan dengan Dinas Terkait yakni Dinas Perumahan
Rakyat Kawasan Pemukiman Dan Pertanahan Kota Ternate tidak sesuai dengan
prosedur yang ada sebagaimana yang di atur dalam Pada pasal 9 Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk
kepentingan umum. Dan proses ganti kerugian Pembebasan tanah bagi
pelaksanaan pembangunan oleh pemerintah Kota Ternate berdasarkan Peraturan
Presiden Nomor 99 Tahun 2014 tentangpembebasan tanah bagi pelaksanaan
pembangunan untuk kepentingan umum adalah melalui pemberian ganti rugi atas
pembebasan hak atas tanah bagi pemilik hak atas tanah tersebut. Apabila pemilik
Tidak tersedia versi lain