Text
POLITIK HUKUM PEMBENTUKAN LEMBAGA PENGADILAN AGRARIA DI INDONESIA
FADJRUL YAMIN, 01011612275, Politik Hukum Pembentukan Lembaga
Pengadilan Agraria Di Indonesia. Dibimbing oleh Mahmud Hi. Umar dan Salha
Marsaoly.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana politik hukum
pembentukan lembaga pengadilan agraria di Indonesia dan untuk memahami
mekanisme politik hukum pembentukan lembaga pengadilan agraria di Indonesia
dalam pemenuhan cita-cita hukum di Indonesia.
Penelitian ini mencoba mengkaji tentang upaya politik hukum penyelesaian
sengketa dan konflik agraria di Indonesia, dalam hal ini ingin merombak struktur
peradilan yang ada di bawah Mahkama Agung dengan menghadirkan pengadilan
khusus agraria. Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini
adalah penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian hukum dengan mempelajari,
mengkaji dan menafsirkan peraturan perundang-undangan dan berbagai norma
hukum yang berkaitan dengan bahasan penelitian. Metode analisis bahan hukum
yang digunakan adalah analisi kualitatif.
Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka penelitian ini
menunjukan bahwa sengketa dan konflik agraria yang ada di Indonesia makin
massif dan meluas terjadi dari tahun ke tahun. Sengketa dan konflik agraria
berdampak pada ketiadaan akses masyarakat atas sumber-sumber daya agraria,
menggeser nilai-nilai sosial yang ada, dan juga telah banyak menghadirkan
penderitaan pada masyarakat. Mekanisme dan institusi hukum yang ada dalam
menyelesaikan sengketa dan konflik agraria disinyalir menjadi penyebab utama
problem agraria terus bergulir dan tidak mampu untuk diselesaikan secara pasti.
Hal ini menunjukan bahwa semangat untuk menghadirkan keadilan agraria sejati
bagi masyarakat Indonesia seperti yang tercantum pada konstitusi Pasal 33 ayat
(3) UUD 1945, UUPA tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria,
serta TAP MPR No. IX/MPR/2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan
Sumber Daya Alam belum mampu diwujudkan dalam kehidupan bernegara kita.
Penyelesaian sengketa dan konflik agraria di Indonesia seharusnya diduduki
secara serius dalam kaca politik hukum kita. Seperti yang diungkapkan oleh Prof.
Dr. Moh. Mafhud MD dalam bukunya “Politik Hukum di Indonesia” bahwa
politik hukum adalah legal policy atau garis (kebijakan) resmi tentang hukum
yang akan diberlakukan baik dengan pembuatan hukum baru maupun dengan
penggantian hukum lama, dalam rangka mencapai tujuan Negara. Olehnya itu,
dengan tema yang diangkat dalam penelitian ini yakni, “Politik Hukum
Pembentukan Lembaga Pengadilan Agraria di Indonesia”, tak terkecuali juga
merupakan salah satu gagasan, terobosan hukum, maupun yang juga merupakan
upaya politik hukum dalam menyelesaikan problem-problem agraria yang terjadi
demi mewujudkan keadilan agraria bagi masyarakat dan cita-cita hukum di
Indonesia.
Tidak tersedia versi lain