Text
PENGELOLAAN BENDA SITAAN DAN BARANG RAMPASAN NEGARA DI RUMAH PENYIMPANAN BENDA SITAAN NEGARA (RUPBASAN) KELAS II TERNATE
MEI INDRIYANI NOHO, Pengelolaan Benda Sitaan Dan Barang Rampasan
Negara Di Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (RUPBASAN) Kelas II
Ternate (Dibimbing oleh Muhaimin Limatahu dan Basto Daeng Robo).
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengelolaan benda sitaan dan
barang rampasan negara di Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara
(RUPBASAN) Kelas II Ternate, dan untuk mengetahui faktor-faktor yang
mempengaruhi pengelolaan benda sitaan dan barang rampasan negara di Rumah
Penyimpanan Benda Sitaan Negara (RUPBASAN) Kelas II Ternate.
Penelitian ini dilakukan di Kota Ternate yang bertempat di Rumah
Penyimpanan Benda Sitaan Negara (RUPBASAN) Kelas II Ternate. Tipe yang
digunakan adalah tipe penelitian hukum empiris yaitu sebuah metode penelitian
hukum yang berupaya untuk melihat hukum dalam artian yang nyata atau dapat
dikatakan melihat, meneliti bagaimana bekerjanya hukum dimasyarakat,
sedangkan teknis analisis data yaitu menggunakan metode penelitian bersifat
deskriptif analitis dengan menggunakan pendekatan kualitatif.
Hasil penelitian menunjukan bahwa pengelolaan benda sitaan dan barang
rampasan negara di Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (RUPBASAN)
Kelas II Ternate diatur dalam Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia
RI Nomor 16 Tahun 2014, sedangkan petunjuk pelaksanaannya telah di atur
dalam Keputusan Direktur Jenderal Permasyarakatan No: PAS-140.PK.02.01
Tahun 2015 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Benda Sitaan Dan Barang
Rampasan Negara di Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara. Mekanisme
pelaksanaan pengelolaan benda sitaan dan barang rampasan negara di Rumah
Penyimpanan Benda Sitaan Negara (RUPBASAN) Kelas II Ternate meliputi
penerimaan, pendaftaran, klasifikasi, penempatan, pengamanan, pemeliharaan,
pemutasian, pengahapusan, dan pengeluaran. Dan faktor yang mempengaruhi
pengelolaan benda sitaan dan barang rampasan negara meliputi faktor hukum
(peraturan perundang-undangan) yaitu dalam Permenkumham No. 16 Tahun 2014
belum diatur secara jelas jangka waktu penitipan barang di RUPBASAN, faktor
penegak hukum yaitu koordinasi dengan instansi penegak hukum terkait belum
berjalan dengan baik, sehingga masih banyak barang yang disimpan di
RUPBASAN Kelas II Ternate, faktor sarana atau fasilitas yaitu anggaran yang
masih minim, dan faktor masyarakat yaitu kurangnya pemahaman masyarakat
terkait tugas dan fungsi RUPBASAN.
Kata Kunci : Pengelolaan, Benda Sitaan, Barang Rampasa
Tidak tersedia versi lain