Text
IMPLEMENTASI PENYETARAAN JABATAN ADMINISTRASI KEDALAM JABATAN FUNGSIONAL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA TERNATE (Menurut pasal 5 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2021 Tentang Penyetaraan Jabatan)
M. Yusril Mubarak, “Implementasi Penyetaraan Jabatan Adminnistrasi Kedalam
Jabatan Fungsional di Lingkungan Pemerintah Kota Ternate (Menurut Pasal 5
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Republik Indinesia Nomor 17 Tahun 2021 Tentang Penyetaraan Jabatan)” di
bimbing oleh bapak Irham Rosyidi dan bapak Bambang Daud.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana tata cara penyetaraan
jabatan administrasi ke dalam jabatan fungsional menurut Permen PAN & RB No. 17
Tahun 2021 dan untuk mengetahui bagaimana dampak penyetaraan jabatan administrasi
kedalam jabatan fungsional terhadap kinerja, dan karier pegawai di lingkungan
pemerintah Kota Ternate
Penelitian ini menggunakan tipe penelitian hukum Normatif Empiris, lokasi
penelitian ini dilakukan di Bagian Organisasi Sekretariat Daerah dan di BKPSDM Kota
Ternate karena terdapat permasalahan kebijakan penyetaraan jabatan Administrasi
kedalam jabatan Fungsional, jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini
yaitu data sekunder dan data primer. Sumber data sekunder diperoleh melalui studi
kepustakaan dan studi dokumen dalam mengumpulkan data penulis menggunakan dua
metode yaitu studi lapangan dan studi kepustakaan, teknik analisis data, untuk
menghasilkan kesimpulan yang akurat, terpercaya, dan kebenaran ilmiahnya sesuai
dengan judul penelitian penulis.
Hasil penelitian ini menunjukan bahwa dalam implementasi penyetaraan jabatan
administrasi kedalam jabatan fungsional di lingkungan pemerintah Kota Ternate
khususnya di Bagian Organisasi Sekretariat Daerah dan BKPSDM belum siap
menjalankan kebijakan tersebut karena berbagai faktor yang meiputi, tidak adanya uji
kompetensi di bidang yang disetarakan, tidak membentuk tim uji kompetensi di bidang
yang disetarakan, belum dibentuk tim penilai angka kredit, tunjangan atau upah belum
disesuaikan, masih menjalankan tugas atau bekerja struktural walaupun sudah
disetarakan ke dalam jabatan fungsional.
Kata Kunci: Penyetaraan, Jabatan, ASN, Menteri PAN & RB.
Tidak tersedia versi lain