Text
EFEKTIFITAS RESTORATIVE JUSTICE SEBAGAI ALTERNATIF PENYELESAIAN PERKARA DILUAR PENGADILAN (Studi Kasus Kejaksaan Negeri Ternate)
Eksistensi penyelesaian perkara di luar pengadilan melalui restoratif justice
atau mediasi penal merupakan dimensi baru dikaji dari aspek teoretis dan praktik.
Dikaji dari dimensi praktik maka mediasi penal akan berkorelasi dengan
pencapaian dunia peradilan. Sering berjalannya waktu dimana semakin hari terjadi
peningkatan jumlah volume perkara dengan segala bentuk maupun variasinya
yang masuk ke pengadilan, sehingga konsekuensinya menjadi beban bagi
pengadilan dalam memutus perkara sesuai asas “peradilan sederhana cepat dan
biaya ringan” tanpa harus mengorbankan pencapaian tujuan peradilan yaitu
kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan. Konsep keadilan restoratif
(restorative justice) ini dikarenakan mekanisme yang ditawarkan oleh pendekatan
atau konsep keadilan restoratif (restorative justice) lebih mengedepankan konsep
perdamaian, konsep “mediasi” dan konsep rekonsiliasi di mana pelaku, korban,
aparat penegak hukum dan masyarakat luas saling berpartisipasi secara langsung
untuk ikut andil dalam menyelesaikan perkara pidana. Jadi dalam hal ini tentunya
berbanding terbalik atau bertentangan dengan sistem peradilan pidana tradisional
yang bersifat kaku dan terlalu formalistik yang lebih mementingkan kepastian
hukum dari pada keadilan yang ada dalam masyarakat.
Menurut Sugiyono, metode penelitian secara umum diartikan sebagai cara
ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu , maka
metode penelitian merupakan cara-cara yang dilakukan secara sistematis untuk
memperoleh pemahaman mengenai data-data yang ditemukan selama di lapangan.
Penggerak sistem peradilan pidana ialah kejaksaan, kejaksaan sebagai bagian
sistem peradilan pidana diatur dalam pasal 24 (3) UUD 1945 jo. Pasal 38 ayat (1)
undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.
Berdasarkan Penelitian yang dilakukan Penulis Terhadap Pengaturan Restoratif
Justicve di Kejaksaan Negeri Ternate berpedoman pada Undang-undang No. 48
Tahun 2009 Tentang Kejaksaan dan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia
Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan
Restoratif yang dikeluarkan oleh Jaksa Agung selaku Kepala Penuntutan tertinggi
di Republik Indonesia. Saran Penulis Dari segi aparat penegak hukum, yang
dalam hal ini adalah Jaksa pada Kejaksaan Negeri Ternate diharapkan tetap terus
menjalankan arahan maupun anjuran sesuai dengan ketentuan-ketentuan institusi
kejaksaan dalam menjaga proses penegakan hukum di Indonesia agar berjalan
sesuai dengan koridor tugas dan fungsi institusi kejaksaan terutama pada proses
penyelesaian perkara pidana sehingga dapat dilakukan di luar persidangan.
Kata Kunci: Kejaksaan Negeri Ternate, Restorative Justice,Tindak Pidana
Tidak tersedia versi lain