Text
PERSEPSI MAHASISWA TERHADAP PIHAK KEPOLISIAN DALAM MENANGANI AKSI DEMONSTRASI PADA TAHUN 2022 (Studi Kasus Mahasiswa FKIP UNKHAIR Kota Ternate)
Anti Umafagur, 2022 Persepsi Mahasiswa Terhadap Pihak Kepolisian
Dalam Menangani Aksi Demonstrasi Pada Tahun 2022 (Studi Kasus Mahasiswa
FKIP UNKHAIR Kota Ternate). Pembimbing I Dr. Mohtar Kamisi, S.Pd., M.Si
dan Dr. Wahyudin Noe, S.Pd., M.Pd. sebagai pembimbing II.
Demonstrasi mahasiswa adalah cara untuk menginformasikan kepada masyarakat
luas tentang perjuangan politik untuk memulai perubahan sebagai manifestasi dari
berbagai tuntutan mereka. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui persepsi
mahasiswa Kota Ternate terhadap polisi dalam menangani aksi unjuk rasa dan
menganalisis faktor apa saja yang menjadi penghambat aksi unjuk rasa mahasiswa
FKIP UNKHAIR di Kota Ternate. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan
beberapa cara antara lain wawancara mendalam; observasi langsung (partisipasi
pasif), dan dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa salah satu bentuk
penyampaian pendapat di muka umum adalah dengan demonstrasi atau unjuk
rasa, (1) dalam pelaksanaan demonstrasi tersebut terdapat tindakan represif yang
dilakukan oleh aparat kepolisian yang mengakibatkan terjadinya kericuhan antara
mahasiswa dan aparat kepolisian. Hal ini dapat disimpulkan dari pelaksanaan
unjuk rasa terdapat perbedaan batasan antara Undang-Undang Nomor 9 Tahun
1998 dengan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (PERKAP)
Nomor 7 Tahun 2012. Perbedaan ini terlihat terkait batas waktu pelaksanaan
unjuk rasa. atau unjuk rasa, di mana ternyata peraturan Polri bertentangan dengan
peraturan di atas, yaitu undang-undang tentang kemerdekaan mengeluarkan
pendapat di muka umum. Aktor utama yang sering memicu aksi anarki massa
dalam keadaan tertentu adalah aparat kepolisian yang terlibat dalam pengamanan
yang dilakukan. (2) Indikasinya adalah taktik dan strategi pengamanan unjuk rasa
yang dilakukan oleh aparat kepolisian dapat memicu kekerasan jika menggunakan
ancaman (atau peringatan) atau mempersempit ruang gerak demonstran. Polisi
masih menggunakan pola pembinaan dengan kekerasan fisik (seperti tamparan)
yang kemudian menimbulkan efek berantai. Para pengunjuk rasa dan polisi gagal
melakukan komunikasi dialogis yang berujung pada kerusuhan pada aksi unjuk
rasa yang dilakukan. Kurangnya sinergi ini merupakan awal dari hambatan
komunikasi yang mengindikasikan lemahnya prosedur pengamanan kepolisian.
Kata kunci: Persepsi, Mahasiswa, Demonstrasi, Kepolisian.
Tidak tersedia versi lain