Text
ANALISIS HUKUM PEMENUHAN HAK MANTAN SUAMI TERHADAP ANAK DIBAWAH PENGASUHAN MANTAN ISTRI (STUDI PUTUSAN NOMOR 132/PDT.G/2022/PA.TTE)
Aulia BR. Mangunsong (2023). “Analisis Hukum Pemenuhan Hak Mantan Suami Terhadap Anak
Yang Berada Di Bawah Pengasuhan Mantan Isteri (Studi Putusan Nomor
132/Pdt.G/2022/PA.Tte)”. Dibimbing oleh Rusdin Alauddin dan Faissal Malik.
Penelitian ini bertujuan untuk Untuk menganalisis pemenuhan hak mantan suami terhadap
anak di bawah pengasuhan mantan istri dalam praktek peradilan sesuai SEMA Nomor 1
Tahun 2017 dan dalam Peraturan Perundang-Undangan serta Menganalisis apa yang
menjadi dasar pertimbangan Hakim dalam menolak perkara pencabutan hak asuh anak
dalam Putusan Nomor 132/Pdt.G/2022/PA.Tte di Pengadilan Agama Ternate. Jenis penelitian
yang digunakan dalam penelitian ini ialah normatif yuridis, penelitian ini menggunakan pendekatan
buku-buku, peraturan perundang-undangan dan dokumen lain yang berhubungan dengan
penelitian ini. sehingga peneliti mengetahui alasan-alasan yang mendasari hakim bertindak atas
dasar hukum dan keadilan berdasarkan hukum islam dan hukum positif indonesia yang berupa
kompilasi hukum islam dan perundang-undangan yang berlaku di indonesia. Hasil Penelitian
menunjukkan bahwa hak asuh anak dari aspek normatif adalah Pemeliharaan anak yang belum
mumayyiz atau belum berumur 12 (dua belas) tahun adalah berada dalam asuhan ibunya, namun
demikian juga memberikan peluang pemindahan hak asuh anak, apabila lalai memenuhi
kebutuhan terhadap hak-hak anak. Dan berdasarkan SEMA No. 01 Tahun 2017 yang pada
pokoknya menyatakan bahwa dalam amar penetapan hak asuh anak (hadhanah) harus
mencantumkan kewajiban pemegang hak hadhanah memberi akses kepada orang tua yang tidak
memegang hak hadhanah untuk bertemu dengan anaknya. Dan dalam pertimbangan hukum,
majelis hakim harus juga mempertimbangkan untuk memberikan akses kepada orang tua yang
tidak memegang hak hadhanah, kemudian Majelis hakim di Pengadilan Agama Ternate Kelas I A
dalam memutus Perkara Pencabutan Hak Asuh Anak (hadhanah) Nomor : 132/Pdt.G/2022/PA.Tte.
berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, berpendapat tuntutan Penggugat pada
angka 2 (dua) dan 3 (tiga), berdasarkan Pasal 1917 KUHPerdata, sehingga perkara tersebut
dinyatakan tidak dapat diterima (NO) dengan tidak mengesampingkan ketentuan pasal 105 huruf
(a) KHI.
Kata Kunci: Perkawinan, Perceraian, Pemenuhan Hak Asuh Anak,Nafkah Anak
Tidak tersedia versi lain