Text
ANALISIS HUKUM PERKAWINAN BEDA AGAMA DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006 TENTANG ADMINISTRASI PENDUDUK
Idham Payapo (2022), Analisis Hukum Perkawinan Beda Agama Ditinjau Dalam
Perspektif Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan
Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Penduduk
dengan komisi pembimbing Wahda Z. Imam dan Suwarti.
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Apa hakikat perkawinan campuran
antar agama setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 serta
untuk mengetahui bagaimana legalitas perkawinan beda agama dalam
perspektif Undang-Undang Perkawinan dan Berdasarkan Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Penduduk. Metode yang digunakan
dalam penelitian ini adalah penelitian normatif sebagai suatu proses untuk
menemukan aturan hukum, prinsip- prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin
hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Dalam Penelitian hukum
normatif menggunakan juga prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan
kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya.Data
sekunder yang dipergunakan dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum
primer yang bersifat otoritatif yang artinya mempunyai otoritas, bahan hukum
sekunder dan bahan hukum tertier. Hasil penelitian ini menunjukan Hakikat
Perkawinan Campuran Antar Agama Setelah Berlakunya Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 1974 telah memunculkan beragam tafsir. Sementara menurut
Undang-Undang Perkawinan terdapat 3 (tiga) tafsir. Pertama, penafsiran bahwa
perkawinan beda agama merupakan pelanggaran terhadap UUP pasal 2 Ayat 1
jo Pasal 8 f, yang menyatakan bahwa perkawinan sah jika dilakukan menurut
hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu. Kedua, perkawinan
antar-agama itu sah dan dapat dilangsungkan karena telah tercakup dalam
perkawinan campuran. Ketiga, perkawinan antar-agama sama sekali tidak diatur
dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Legalitas
Perkawinan Beda Agama Dalam Perspektif Undang-Undang Perkawinan dan
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi
Penduduk Diperbolehkan atau tidaknya perkawinan beda agama adalah
diserahkan kepada hukum agama itu sendiri.
Kata Kunci: Perkawinan Beda Agama, Undang – undang Perkawinan, Undang –
undang Administrasi Penduduk
Tidak tersedia versi lain