Text
PEMBERIAN BANTUAN HUKUM SECARA CUMA-CUMA KEPADA APARATUR SIPIL NEGARA YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA KORUPSI DI PENGADILAN NEGERI TERNATE
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Bagaimana pengaturan pemberian
bantuan hukum secara cuma-cuma kepada aparatur sipil negara yang melakukan
tindak pidana korupsi dan untuk mengetahui Implikasi hukum dari penunjukan
hakim kepada posbakum untuk Memberikan bantuan hukum secara cuma-Cuma.
Tipe penelitian ini menggunakan tipe penelitian hukum normatif, Jenis data yang
digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yaitu data yang diperoleh
dari sumber seperti Perundang-undangan, hasil kajian buku-buku teks karya
ilmiah dan komentar publikasi yang merupakan dokumen-dokumen resmi yang
erat kaitannya dengan penelitian ini.Sumber data jenis penelitian sekunder yang
terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum
tersier.
Latar belakang dari penulisan skripsi ini adalah pemberian bantuan hukum secara
cuma-cuma kepada Aparatur Sipil Negara yang melakukan tindak pidana korupsi
di Pengadilan Negeri Ternate, seharusnya tidak diberikan bantuan hukum secara
cuma-cuma kepada ASN yang melakukan tindak pidana korupsi. Karena
bertentangan dengan undang-undang No. 16 tahun 2011 tentang bantuan hukum,
dan undang-undang No. 5 tahun 2014 tentang ASN, pada prinsipnya bantuan
hukum secara cuma-cuma hanya diberikan kepada orang atau kelompok orang
miskin yang tidak mampu membayar Advokat.
Kata kunci: bantuan hukum, tindak pidana, korupsi, pengadilan
Tidak tersedia versi lain