Text
PENGELOLAAN ASET DESA MENURUT PERATURAN BUPATI HALMAHERA UTARA NOMOR 26 TAHUN 2022 TENTANG PENGELOLAAN ASET DESA (Studi, Desa Bobaneigo, Kecamatan Teluk Kao, Kabupaten Halmahera Utara)
M Ryian Nurdin (01011811103). Pengelolaan Aset Desa Menurut Peraturan
Bupati Halmahera Utara Nomor 26 Tahun 2022 Tentang Pengelolaan Aset Desa,
studi Desa Bobaneigo, Kecamatan Teluk Kao, Kabupaten Halmahera Utara
(Dibimbing oleh bapak Nam Rumkel dan Bambang Daud).
Penelitian ini bertujuan (1) Untuk mengetahui Pengelolaan Aset Desa
Menurut Peraturan Bupati Nomor Halmahera Utara Nomor 26 Tahun 2022
Tentang Pengelolaan Aset Desa, (2) Untuk megetahui apakah Pengelolaan Aset
Desa di Desa Bobaneigo Kecamatan Teluk Kao, Kabupaten Halmahera Utara
Telah Sesuai Dengan Peraturan Bupati Halmahera Utara Nomor 26 Tahun 2022
Tentang Pengelolaan Aset Desa.
Penelitian ini diadakan di Desa Bobaneigo, Kecamatan Teluk Kao,
Kabupaten Halmahera Utara, Provinsi Maluku Utara. Tipe penelitian yang
digunakan adalah penelitian empiris, yakni salah satu jenis penelitian yang
mengkaji dan menganalisis bekerjanya hukum di dalam kehidupan masyarakat
sebagai perilaku dan keadaan yang nyata sedangkan teknik analisis data yang
digunakan adalah analisis kualitatif deskriptif dengan menggunakan pendekatan
kualitatif.
Hasil penelitian menunjukan bahwa Pengaturan hukum pengelolaana aset
desa telah diatur dalam Peraturan Bupati Halmahera Utara Nomor 26 Tahun 2022
tentang Pengelolaan Aset Desa, dalam regulasi tersebut memiliki ragam aturan
mulai dari aset desa, jenis-jenis aset desa, kemudian mengenai pengelolaan aset
aesa yang merupakan rangkaian kegiatan dimulai dari, perencanaan, pengadaan,
penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penghapuran,
pemindahtanganan, penatausahaan, pelaporan, penilaian, pembinaan, pengawasan
dan pengendalian. Dalam pelaksanaanya pengelolaan aset desa di desa Bobaneigo
belum sesuai dengan Peraturan Bupati Halmahera Utara Nomor 26 Tahun 2022,
hal ini disebabkan beberapa faktor antara lain, pertama ketidak pahaman
Perundang-undangan oleh pihak terkait, kedua tidak berjalannya koordinasi antar
perangkat dan masyarakat dengan baik, ketiga Sumber daya manusia, dan
keempat Konsistensi yang belum optimal.
Kata kunci: Pengelolaan, Aset Desa
Tidak tersedia versi lain