Text
ANALISIS HUKUM PEMBATASAN AMBANG BATAS SYARAT GUGATAN HASIL PEMILIHAN KEPALA DAERAH KEPADA MAHKAMAH KONSTITUSI
Rifaldi Mujaer, “Analisis Hukum Pembatasan Ambang Batas Syarat Gugatan Hasil Pemilihan
Kepala Daerah Kepada Mahkamah Konstitusi” (dibimbing oleh Bapak Dr. Sultan Alwan
S.H.,M.H dan Mahmud Hi Umar,S.H.,M.H).
(1) Peniltian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang melatar belakangi adanya
syarat pembatasan ambang batas syarat pengajuan dalam penyelesaian hasil
pemilihan kepala daerah di mahkamah konstitusi
(2) Untuk mengetahui implikasi hukum dengan adanya pembatasan ambang batas syarat
pengajuan penyelesaian hasil pemilihan kepala daerah ke mahkamah konstitusi
Jenis penilitian yang di gunakan dalam penilitian ini adalah penilitian hukum normative
Hasil penilitian ini menunjukan bahwa adanya pasal 158 undang-undang no 10 tahun 2016
dengan jelas memberi selisih ambang batas yang biasa di ajukan sengketa pilkada ke mahamah
konstitusi. Berdasarkan jumlah penduduk dengan presentasi selisih terbesar 2% dan terkecil
0,5%. Sedangkan implikasi hokumnya yaitu mengacu pada putusan pertama 072-073/PUU-
2/2004 dan putusan ke dua 97/PUU-XI/2013.
Untuk itu perlu dibentuk badan peradilan khusus penyelesaian sengketa pilkada, judicial riviuw
atau kembalikan pasal 157 dan judicial riviuwpasal 158 untuk mengatur angka presentasi selisih
jumlah penduduk dari undang-undang tersebut
Tidak tersedia versi lain