Text
PERAN PEMERINTAHAN DESA SANGAPATI DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN DESA MENURUT PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 111 TAHUN 2014 TENTANG PEDOMAN TEKNIS PERATURA DI DESA
Irfan F. Rabbul. Peran Pemerintahan Desa Sangapat Dalam Pembentukan Peraturan
Desa Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman
Teknis Peraturan Di Desa. (dibimbing oleh Mahmud Hi Umar dan Salha Marsaoly).
Penelitian ini bertujuan untuk (1) Bagimana Peran Pemerintahan Desa Sangapati
Dalam Pembentukan Peraturan Desa Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111
Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (2) Faktor-Faktor Yang
Mempengaruhi Peran Pemerintahan Desa Sangapati dalam Pembentukan Peraturan Desa
Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis
Peraturan Di Desa. Penelitian ini dilakukan di Desa Sangapati, Kecamatan Pulau Makian,
Kabupaten Halmahera Selatan. Jenis penelitian yang menggunakan normatif-empiris,
sedangkan tipe penelitianya adalah deskriptif dengan mengunakan pendekatan analisis
kualitatif. Jumlah responden dalam penelitian ini adalah 5 orang anggota BPD yang terkait
dengan pelaksanaan Peran Pemerintahan Desa.
Hasil penilitian menunjukan bahwa pelaksanaan peran pemerintahan desa belum
maksimal dan tidak berjalan sesuai yang diinginkan baik itu merancang peraturan desa dan
menyepakati peraturan desa bersama kepela desa, menampung dan menyalurkan aspirasi
masyrakat dan melakukan pengawasan terhadap kinerja Kepala desa. Sebagaimana yang
tertuang dalam PERMENDAGRI No 111 TAHUN 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan
Di Desa dan UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa. Hal ini dikarenakan subtansi
PERMENDAGRI No 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa dan
Undang-Undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa tidak begitu dipahami bagimana peran
Pemerintahan Desa. Kemudian, yang menjadi Faktor mempengaruhi peran pemerintah desa
adalaha SDM, minimnya pendidikan anggota BPD, kurangnya sosialisasi dan pelatihan oleh
Pemerintah Kecamatan dan Kabupaten/Kota terhadap PERMENDAGRI tentang Pedoman
Teknis Peraturan Di Desa dan UU tentang Desa, Kurangnya sarana dan prasarana yang
menunjang kenerja BPD, kurangnya kesadaran dan tanggung jawab dari aparat desa untuk
berpartisipasi dalam kegiatan rapat yang di lakukan oleh BPD, kurangnya komonikasi antara
BPD serta masyrakat, sehingg pelaksanaan Peraturan Desa tidak berjalan dengan baik
Tidak tersedia versi lain