Text
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA PT. LANGGANG BUANA PERKASA ATAS PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA DALAM KONSEP PERBUATAN MELAWAN HUKUM
Djamaluddin Muhammad Akbar R. Marsaoly (01011811041) Skripsi.
“Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja PT. Langgang Buana Perkasa Atas
Pemutusan Hubungan Kerja Dalam Konsep Perbuatan Melawan Hukum”.
Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Khairun Ternate.
Pembimbing I, Amin Muhammad, S. H.,M.H., Pembimbing II, Mahmud Hi.
Umar, S.H.,M.H.
Masalah-masalah dalam ketenagakerjaan yang timbul biasanya
dikarenakan belum terjalinnya hubungan yang harmonis antara pengusaha dengan
pekerja. Hal tersebut mengakibatkan banyaknya tafsiran yang menyatakan bahwa
masalah ketenagakerjaan ini mengandung unsur ekonomis, unsur sosial politik
dan unsur kesejahteraan sosial. Perusahaan dapat melakukan tindakan PHK
terhadap pekerja sebagai dampak dari digitalisasi ini dengan alasan bahwa
perusaahan yang bersangkutan sedang melakukan langkah efisiensi. Perusahaan
cenderung melakukan pemutusan hubungan kerja secara sepihak yang tentu saja
akan merugikan para pekerja.
Tipe Penelitian yang digunakan penulis dalam melakukan penelitian ini
adalah penelitian empiris. Penelitian hukum empiris adalah suatu metode
penelitian hukum yang menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil dari
perilaku manusia. Penelitian ini dilakukan di PT. Langgang Buana Perkasa,
Kecamatan Ternate Tengah, Kota Ternate. Dan ketiga pekerja yang menjadi objek
masalah penelitian.
Pemutusan hubungan kerja yang terjadi di PT. Langgang Buana Perkasa
yang dimana beberapa para pekerja tidak menjalankan ketentuan terkait ketetapan
waktu bekerja yang telah dibuat oleh pihak perusahan dan telah disepakati oleh
pekerja dalam perjanjian kerja. Perusahaan memberikan uang pesangon, uang
penghargaan dan uang penganti cuti, sedangkan tangung jawab PT langgang
Buana terhadap PHK yang dilakukan kepada ketiga kapekerja tersebut adalah
dengan mediasi, namun lebih merujuk pada Prioritas perusahaan dan Proritas
Pekerja sehingga belum membayarkan pesangon kepada 3 pekerja tersebut.
Dengan tidak membayar pesangon kepada Pekerja PT. Langgan Buana Perkasa
telah Melanggar Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003 Pasal
156 ayat 1 Tindakan Pemutusan hubungan kerja (PHK) seharusnya PT. Langgang
Buana Perkasa lebih mengutaman pesangon yang harus di berikan agar
permasalan antara mantan pekerja dengan perusahaan Tidak menjadi masalah
yang lebih besar yang mengakibatkan perusahaan di pandang buruk oleh
masyarakat
Kata Kunci: Pemutusan Hubungan Kerja, Hukum Perdata,Hukum Perusahaan
Tidak tersedia versi lain