Text
PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PELAKU PENYALAHGUNAAN PENGANGKUTAN DAN/ATAU NIAGA BAHAN BAKAR MINYAK JENIS BIOSOLAR B30 YANG DISUBSIDI PEMERINTAH (STUDI KASUS DI KEPOLISIAN RESOR TERNATE)
NURUL WIDAD JUNHAR, 01011911025, Penegakan Hukum Pidana Terhadap
Pelaku Penyalahgunaan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak Jenis
Biosolar B30 Yang Disubsidi Pemerintah (Studi Kasus Di Kepolisian Resor Ternate).
(Dibimbing Oleh Faissal Malik dan Arisa Murni Rada).
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penegakan hukum pidana terhadap
pelaku penyalahgunaan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak jenis
Biosolar B30 yang disubsidi pemerintah di kota Ternate dan faktor-faktor yang
mempengaruhi penegakan hukum pidana terhadap pelaku penyalahgunaan
pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak jenis Biosolar B30 yang disubsidi
pemerintah di kota Ternate.
Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris yakni penelitian hukum
yang menggunakan data primer dan sekunder dengan teknik pengumpulan data
wawancara dan studi kepustakaan kemudian dianalisis secara kualitatif.
Berdasarkan penelitian dalam kasus ini yang penulis fokuskan pada
penegakan hukum pidana terhadap pelaku penyalahgunaan pengangkutan dan/atau
niaga bahan bakar minyak yang disubsidi pemerintah, sehingga dapat diketahui
bahwa penegakan hukum pidana terhadap pelaku penyalahgunaan pengangkutan
dan/atau niaga bahan bakar minyak jenis Biosolar B30 yang disubsidi pemerintah di
kota Ternate sesuai dengan yang tertuang dalam ketentuan pidana Pasal 55 Undang-
Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja
Menjadi Undang-Undang. dan faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum
tersebut yang terdiri dari faktor penegak hukum, faktor masyarakat, dan faktor
kebudayaan. Sesuai penelitian, peraturan perundang-undangan minyak dan gas bumi
belum efektif sebab kurangnya kesadaran masyarakat terhadap hukum yang berlaku.
Kata Kunci: Penegakan Hukum Pidana, Pelaku Penyalahgunaan, Bahan Bakar
Minyak Bersubsidi
Tidak tersedia versi lain