Text
ANALISIS YURIDIS PUTUSAN LEPAS DARI SEGALA TUNTUTAN HUKUM PELAKU PENCEMARAN NAMA BAIK MELALUI MEDIA SOSIAL (Studi Putusan Nomor 98/ Pid.Sus/2020/PN Sos)
APRIYANTI MASKUR, 01011911102. Analisis Yuridis Putusan Lepas
Dari Segala Tuntutan Hukum Pelaku Pencemaran Nama Baik Melalui Media
Sosial (Studi Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2020/PN Sos). (Dibimbing oleh Faissal
Malik dan Basto Daeng Robo).
Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji perihal kesesuaian dasar
pertimbangan Hakim dalam Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2020/PN Sos dengan
fakta-fakta persidangan serta perihal implikasi dari Putusan Nomor
98/Pid.Sus/2020/PN Sos.
Tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yang
merupakan salah satu metode penelitian yang berfokus pada norma hukum positif.
Data yang dihimpun dalam penelitian ini meliputi jenis data sekunder yang
bersumber dari bahan hukum kepustakaan dengan teknik pengumpulan data
berupa studi pustaka terhadap bahan-bahan hukum kemudian dianalisis secara
kualitatif menggunakan metode deskripstif.
Hasil dari penelitian terhadap Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2020/PN Sos
dapat diuraikan bahwasannya, pertimbangan Majelis Hakim yang menyatakan
perbuatan terdakwa masuk dalam Pasal 310 ayat (3) KUHP berdasarkan
konstruksi Pasal 49 ayat (1) KUHP tidak sesuai dengan fakta-fakta persidangan.
Pasal 49 ayat (1) KUHP konstruksinya hanya mencangkup kehormatan dalam
artian lapangan seksual sehingga tidak dapat digunakan untuk mendalilkan
pembelaan terhadap kehormatan dalam artian nama baik disamping itu, perbuatan
terdakwa tidak memenuhi unsur “demi kepentingan umum dan terpaksa membela
diri” sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 310 ayat (3) KUHP. Tindakan
Majelis Hakim yang menyatakan terdakwa lepas dari segala tuntutan hukum
dalam putusan nomor 98/Pid.Sus/2020/PN Sos akan berimplikasi pada penerapan
hukum kedepannya, putusan tersebut akan dijadikan acuan bagi aparat penegak
hukum baik Hakim, Jaksa, atau Penasehat Hukum dalam menangani perkara yang
sama sekalipun belum menjadi yurisprudensi namun putusan ini akan dijadikan
sebagai rujukan bagi aparat penegak hukum sebab putusan tersebut telah
berkekuatan hukum tetap. Putusan tersebut juga akan menjadi acuan bagi
masyarakat, hal ini akan berimplikasi pada pola tingkah laku masyarakat yang
tidak terkontrol dalam menggunakan media sosial, masyarakat akan cenderung
dengan bebas menggunakan media sosial bahkan berujung hingga menyerang
kepentingan hukum orang lain, masyarakat kemudian akan menjadikan putusan
tersebut sebagai acuan dan mendalilkan perbuatannya sebagai suatu bentuk
membela kepentigan umum atau terpaksa membela diri agar lepas dari hukum.
Kata Kunci : Putusan, Penghinaan, Noodweer
Tidak tersedia versi lain