Text
”ANALISIS PUTUSAN HAKIM DALAM PENERAPAN PASAL 127 AYAT (1) UU NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA” (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR:45 /Pid.Sus/2020/PN Sos)
RIZKA EKASARI FABANYO,01011911117, Analisis Putusan Hakim Dalam
Penerapan Pasal 127 Ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika
(Studi Kasus Putusan No:45 /Pid.Sus/2020/ PN Sos), (Dibimbing oleh Dr. Anshar
Dan Arisa Murni Rada).
Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dasar pertimbangan Hakim dalam
menjatuhkan putusan pemidanaan dengan menerapkan pasal 127 ayat (1) huruf a
terhadap putusan No. 45/ Pid.Sus/2020/ PN Sos dan Implikasi hukum yang
ditimbulkan terkait penerapan pasal 127 ayat (1) pada putusan No. 45/
Pid.Sus/2020/ PN Sos tersebut dengan kepastian hukum.
Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah tipe penelitian
normatif yang dimaana penelitian merupakan salah satu penelitian hukum yang
menggunakan data sekunder yang terdiri atas bahan hukum primer,sekunder dan
tersier yang kemudian pengumpulan data dilakukan melalui kajian kepustakaan
ddan kemudian dianalisis secara kualitatif.
Berdasarkan penelitian yang dilakukan dalam kasus tindak pidana
narkotika ini menurut penulis terdapat kekeliruan dari Majelis Hakim dalam
menerapkan pemidanaan terhadap Terdakwa. Dikarenakan jika melihat tolak ukur
pertimbangan dalam menggunakan ketentuan pidana minimum khusus harus
melihat apakah Terdakwa dalam hal ini merupakan subjek yang memiliki yang
termasuk dalam faktor tolak ukur terhadap dasar pertimbangan hakim untuk
menjatuhkan pidana minimum khusus atau tidak. Terdakwa dalam hal ini
merupakan subjek hukum yang telah legal sehingga penempatan pemidanaan
berdasarkan ketentuan pidana minimum khusus sangat tidak relevan terhadap
Terdakwa. Kemudian implikasi dari penerapan pasal 127 ayat(1) huruf a tersebut
berdampak pada kepastian hukum. hal tersebut dikarenakan isi yang termuat
dalam putusan tersebut tidak berkesuaian dengan ketentuan yang sudah diatur.
peraturan perundang- undangan tidak boleh ditafsirkan karena bertentangan
dengan undang-undang itu sendiri atau yang disebut dengan (contra legem) jika
undang-undang tersebut sudah menjelaskan ketentuan perbuatan tindak pidana
yang telah dilanggar.Selain itu, bentuk penemuan hukum juga tidak dapat
dibenarkan jika sudah ada regulasi peraturan perundang-undangan yang sudah
mengatur tentang perbuatan tindak pidana yang dilanggar.
Kata Kunci: Putusan ,Pemidanaan,Minimum Khusus, Narkotika,
Tidak tersedia versi lain