Text
KETIDAKPATUHAN PEMERINTAH TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020)
Muhammad Rizki, Ketidakpatuhan Pemerintah Terhadap Putusan Mahkamah
Konstitusi (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020),
dibimbing oleh Sultan Alwan dan Nam Rumkel
Konsep pembentukan Peraturan Pelaksana merupakan sebuah keniscayaan
dalam menjalankan norma diatasnya yang pengaturannya lebih bersifat konkrit, dalam
hal pembentukan Peraturan Pelaksana pada UU 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
yang telah diputus oleh Mahkamah Konstitusi berdasarkan pada Putusan MK No.
91/PUU-XVIII/2020 tersebut telah adanya larangan untuk menerbitkan Peraturan
Pelaksana pasca putusan tersebut. Namun, Pemerintah masih menerbitkan 3 (tiga)
Peraturan Pelaksana atas UU Cipta Kerja dimaksud.
Penelitian ini dibuat dengan dua tujuan, yaitu pertama, kedudukan hukum dan
daya ikat Peraturan Pelaksana yang diundangkan pasca Putusan MK No. 91/PUU-
XVIII/2020. Kedua, mengetahui implikasi hukum pembentukan Peraturan Pelaksana
pasca Putusan MK No. 91/PUU-XVIII/2020. Metode Penelitian yang digunakan
adalah Peraturan Perundang-undangan, Teori, dan Doktrinal.
Hasil penelitian menunjukan, pertama bahwa pembentukan 3 (tiga) Peraturan
Pelaksana pasca Putusan MK No.91/PUU-XVIII/2020, tidak memiliki kedudukan
hukum dan daya ikat secara pemberlakuan norma sebagaimana diatur dalam Pasal 12
dan 13 UU P3. Kedua, 3 (tiga) Peraturan Pelaksana tersebut berimplikasi pada the
concept of the constitutional court, serta kekuataan eksekusi putusan MK yang tidak
didasarkan pada ketaatan lembaga negara pasca putusan MK maupun penyebaran
autokritik legalism yang semakin kuat penyebarannya di Indonesia.
Kata Kunci: Peraturan Pelaksana, Kedaulatan Rakyat, Mahkamah Konstitusi
Tidak tersedia versi lain