Text
EKSISTENSI HUKUM TANAH ADAT KESULTANAN TERNATE PASCA PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 57K/PDT/2017 (STUDI KASUS TANAH ADAT JIKOMALAMO)
Aprizal Midu. Eksistensi Hukum Tanah Adat Kesultanan Ternate Pasca
Putusan Mahkamah Agung Nomor 57k/Pdt/2017 (Studi Kasus Tanah
Adat Jikomalamo). Dibimbing oleh Prof. Dr. Husen Alting, S.H., M.H. dan
Dr. Suwarti, S.H., M.H.
Penelitian ini bertujuan menganalisis eksistensi hukum tanah adat
kesultanan ternate sebelum dan setelah Putusan Mahkamah Agung
Nomor 57K/PDT/2017. Sedangkan, upaya hukum penyelesaian sengketa
tanah adat Kesultanan Ternate setelah berlakunya Putusan Mahkamah
Agung Nomor 57K/PDT/2017 memberikan kemanfaatan terhadap
Pemerintah Daerah atau masyarakat hukum adat.
Tipe penelitian ini menggunakan penelitian Yuridis Empiris, yaitu
penelitian ini disamping menggunakan metode-metode ilmu pengetahuan
juga melihat kenyataan dilapangan. Khususnya mengenai Eksistensi
Hukum Tanah Adat Kesultanan Ternate Pasca Putusan Mahkamah Agung
Nomor 57k/Pdt/2017.
Hasil Penelitian menunjukan bahwa Eksistensi hukum tanah adat
kesultanan Ternate sebelum dan setelah Putusan Mahkamah Agung
Nomor 57K/PDT/2017. Sebelum diberlakukannya Undang-Undang Nomor
5 Tahun 1960 tentang Pokok Pertanahan (UUPA) serta adanya Putusan
Mahkamah Agung Nomor 57K/PDT/2017. Hak yang bersifat tetap terdiri
atas; aha kolano (hak sultan), aha soa (hak marga), aha cocatu (hak
individu). Sedangkan, hak yang bersifat sementara terdiri atas; hak
tolagumi (hak menghindari bala), hak safa, hak ruba banga (membongkar
hutan), serta hak jurame, atau hak seseorang atas sebidang tanah yang
pernah diusahakan. Polemik kepemilikan lahan di lokasi objek wisata
pantai Jiko Malamo, Kecamatan Ternate Barat muncul setelah adanya
Putusan Mahkamah Agung Nomor 57K/PDT/2017atas gugatan sengketa
lahan Jiko Malamo antara Hamiru Haruna (Penggugat) dan Hamzah
Kalepa (Tergugat) kini telah menjadi tanah milik Negara.
Penyelesaian Sengketa Tanah Adat Kesultanan Ternate Setelah
Berlakunya Putusan Mahkamah Agung Nomor 57K/PDT/2017
Memberikan Kemanfaatan Terhadap Pemerintah Daerah, yang
semestinya terhadap tanah-tanah di wilayah Kesultanan Ternate pertama
sekali harus memperhatikan subjek dari tanah-tanah tersebut. Subjek
yang menguasai tanah tersebut menurut hukum tanah swaparaja dapat
dibagi 3 (tiga) yaitu Sultan (Kolano), soa, dan Perorangan/badan hukum.
Tanah-tanah yang dikuasai oleh perorangan memberikan kewenangan
perdata kepada yang menguasainya.
Kata Kunci: Eksistensi Hukum; Tanah Adat; Kesultanan Ternate;
Putusan MA Nomor 57k/Pdt/2017; Jikomalamo.
Tidak tersedia versi lain