Text
KAJIAN YURIDIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 91/PUU-XX/2022 TENTANG MASA JABATAN KETUA ORGANISASI ADVOKAT
Penelitian ini bertujuan untuk : (1) mengetahui apakah MK mempunyai kewenangan
dalam menentukan masa jabatan ketua organisasi advokat; (2) mengetahui dampak
dari putusan MK No 91 tahun 2022 kepada kepengurusan organisasi advokat.
Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yakni tipe penelitian normatif,
istilah penelitian hukum normatif berasal dari bahasa inggris, normatif legal research,
dan dalam bahasa belanda yaitu normatif juridish onderzoek. Yaitu penelitian hukum
yang mengkaji atau meneliti bahan-bahan pustaka sebagai data sekunder, pendekatan
yang digunakan dalam penelitian hukum ini yaitu pendekatan undang-undang dan
pendekatan konseptual.
Menurut penulis keinginan untuk membatasi masa jabatan pemimpin organisasi
advokat yang kemudian diajukan ke Mahkamah Konstitusi adalah salah jalur. Jika
kekhawatiran pemohon tentang adanya kesewenang-wenangan (abuse of power) bila
tidak ada pembatasan jabatan di dalam organisasi advokat terjadi, hal tersebut tidak
memberikan dampak langsung terhadap politik, pemerintahan, dan khususnya kepada
proses penegakan hukum suatu negara. Secara Normatif Mahkamah Konstitusi
memiliki kewenangan untuk menentukan masa jabatan ketua organisasi advokat
dalam undang- undang melalui pengujian materi undang-undang, dengan kata lain
Mahkamah Konstitusi tidak melanggar kewenangannya. Akan tetapi, putusan
Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XX/2022 dapat dikatakan tidak patut dan
tidak benar karena bertentangan dengan prinsip demokrasi dan melanggar
2
kemandirian organisasi advokat serta independensi advokat sebagaimana yang telah
diatur dalam UU 18/2003 tentang Advokat.
Kata Kunci : Mahkamah Konstitusi, Organisasi Advokat, Masa jabatan
Tidak tersedia versi lain