Text
ADVOKASI LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT TENTANG KEKERASAN SEKSUAL PADA TAHUN 2020 – 2022 DI TERNATE (STUDI KASUS LSM DAUR MALA KOTA TERNATE)
Hasrillah Tari (2023) “Advokasi Lembaga Swadaya Masyarakat Tentang
Kekerasan Seksual Pada Tahun 2020 – 2022 di Ternate (Studi Kasus LSM DAUR
MALA Kota Ternate)”. Dibawah bimbingan Sitti Rahia Umar,S.Ag.,MA selaku
pembimbing I dan Dr.Wahyudin Noe,S.Pd.,M.Pd sebagai pembimbing II.
Latar belakang penelitian ini dilakukan karena penulis punya ketertarikan dan
terlibat aktif dalam advokasi masalah kekerasan seksual di Kota Ternate selama
menempuh jenjang pendidikan tinggi. Sedangkan pilihan lokus penelitian pada LSM
Daur Mala sebab mendedah sepak terjang lembaga ini mengadvokasi kasus kekerasan
terhadap perempuan dan anak, khususnya kekerasan seksual telah memasuki awal
dekade ketiga sejak berdiri di tahun 2001 sampai penelitian ini dilaksanakan.
Penelitian ini bertujuan, (1) Memahami situasi kekerasan seksual di Kota Ternate; (2)
Mengetahui faktor-faktor penyebab terjadinya kekerasan seksual di Kota Ternate; (3)
Memahami tantangan dan upaya yang dilakukan Daur Mala dalam melakukan
advokasi kekerasan seksual di Kota Ternate; serta (4) Memahami advokasi kekerasan
seksual yang dilakukan Daur Mala dalam tinjauan partisipasi warga negara (civic
participation) di Kota Ternate. Untuk mencapai keempat tujuan tersebut, penulis
menggunakan metodologi penelitian kualitatif, pendekatan studi kasus multiple case
design, dengan melakukan observasi, wawancara, dan dokumentasi.
Hasil penelitian menunjukan. Pertama, situasi kekerasan seksual di Kota Ternate pada
kurun waktu 2020 – 2022 mengalami fluktuasi, dengan prevalensi 148 kasus yang
dirangkum dari data LSM Daur Mala, Unit PPA Polres Ternate, dan Dinas
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) Kota Ternate. Kedua,
penyebab kekerasan seksual terjadi di Kota Ternate karena faktor minuman keras,
faktor pola pikir atau mindset, dan faktor media sosial. Ketiga, terdapat dua tantangan
yang dialami Daur Mala dalam melakukan advokasi kekerasan seksual, yakni (1)
Tantangan mengakses keadilan hukum bagi penyintas perempuan dewasa dalam kasus
ditinggal hamil [kehamilan tidak direncanakan], (2) Tantangan melakukan kerja
advokasi selama masa pandemi Covid-19. Keempat, dari segi tinjauan partisipasi
warga negara (Civic Participation) dalam melakukan advokasi diperlukan pengetahuan
warga negara (Civic knowledge), sikap warga negara (Civic Disposition), dan
keterampilan warga negara (Civic Skill) bagi penyintas dan pendamping.
Kata Kunci: Advokasi, Kekerasan Seksual, Lembaga Swadaya Masyarakat, Civic
Participatio
Tidak tersedia versi lain