Text
TINJAUAN HUKUM KEDUDUKAN ANAK YANG LAHIR DARI PERKAWINAN BEDA AGAMA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NO 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM ( KHI )
RIYANDI AHYA 01011811059 “Tinjauan Hukum Kedudukan Anak Yang
Lahir dari Perkawinan Beda Agama Di Tinjau Dari Undang-Undang No 1
Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam”, “Di bimbing
oleh Suwarti dan Iyam Irahatmi Kaharu”
Tujuan Penelitian ini untuk mengetahui keabsahan hukum perkawinan
beda agama yang di lakukan di Indonesia menurut Undang-Undang No 1
Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam ( KHI ).Untuk
mengetahui keabsahan anak dalam perkawinan beda agama menurut Undang-
Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (
KHI ).
Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah tipe
penelitian Normatif. Tipe penelitian hukum normatif merupakan penelitian
hukum yang membahas peraturan perundang-undangan, teori hukum dan
doktrin-doktrin.Teknik Pengumpulan data untuk mengumpulkan data yang
dipergunakan dalam penelitian ini penulis menggunakan cara Penelitian
Kepustakaan (library research) Data kepustakaan yang diperoleh melalui
penelitian kepustakaan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan,
buku-buku, dokumen resmi, publikasi, dan hasil penelitian. Penelitian
kepustakaan di lakukan dengan cara membaca, menelah mencatat dan
membuat ulasan bahan-bahan Pustaka yang ada.
Berdasarkan hasil penelitian yang telah di lakukan, maka di ambil kesimpulan
bahwa berkperkawinan campuran berbeda agama, baik itu laki-laki muslim
dengan perempuan non muslim, telah dilarang secara penuh begitu pula
dengan agama kristen yang melarang perkawinan berbeda agama antara umat
kristen dengan non kristen, sama halnya dengan agama-agama lain yang
melarang umatnya melakukan perkawinan dengan pasangan yang berbeda
agama jadi perkawinan beda agama yang di lakukan di indonesia adalah
perkawinan yang tidak sah.Anak sah dalam pasal 42 Undang-Undang No. 1
tahun 1974 yaitu “anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau
sebagai akibat perkawinan yang sah.” Demikian juga dengan ketentuan pasal
99 KHI, yang menyatakan bahwa “anak yang sah adalah anak yang dilahirkan
dalam atau akibat perkawinan yang sah”. Dari ketentuan-ketentuan tersebut
dapat dikatakan bahwa untuk menentukan sah atau tidaknya anak tergantung
pada sah atau tidaknya suatu perkawinan. Maka anak dari hasil perkawinan
berbeda agama adalah anak tidak sah atau anak luar kawin. Karena
perkawinan kedua orang tuanya pun tidak sah menurut hukum agama atau
hukum perkawinan
Tidak tersedia versi lain